Pantas Ekonomi RI Tinggi, Orang-orang Masih Doyan Belanja

Pantas Ekonomi RI Tinggi, Orang-orang Masih Doyan Belanja

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Rabu, 01 Feb 2017 15:16 WIB
Foto: rengga sancaya
Jakarta - Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tahun 2017 ini berada di posisi 5,1%. Didapatkannya target ini bukan secara tiba-tiba, melainkan lewat perhitungan yang matang. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang masih aktif berbelanja.

Demikianlah diungkapkan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Leo Putra Rinaldy di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Leo menjelaskan, Indonesia telah melewati masa terendah pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 lalu yang berada di angka 4,8%. Ia pun mengatakan, bahwa di tahun 2017 ini, ekonomi dalam negeri bakal mengalami konsolidasi.

"Tren ke depan akan pick up. Untuk 2017, pick up kecil atau sedikit. Pertumbuhan ekonomi 5,1%. Overall growth 2016 5%," kata Leo.

Menurut Leo, konsumsi masyarakat sendiri berkontribusi sekitar 53% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada 2017 realisasinya memang tidak akan lebih tinggi dari tahun 2016. Alasannya, tekanan dari inflasi diproyeksi meningkat, serta peningkatan upah minimum yang hanya tumbuh 8,3%, lebih kecil dari tahun lalu.

"Kami melihat kontribusi masyarakat yang memegang 53% kue ekonomi Indonesia, 2017 mungkin tidak lebih baik dari 2016. Kemungkinan besar, daya beli masyarakat di 2017 tidak lebih baik dibanding 2016," kata dia.

Sementara dari sisi belanja pemerintah, program tax amnesty dinilai meningkatkan basis pajak. Dengan adanya reformasi pajak, maka pemerintah juga harus dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Untuk dapat efektif, reformasi pajak perlu dilakukan secara signifikan supaya pemerintah bisa menambah pemasukan yang lebih besar untuk menghindari adanya pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau reformasi pajak tidak dilakukan, 2017 kemungkinan ada potensi shortfall dari penerimaan pajak. Kalau ada shortfall, ada kemungkinan pemotongan anggaran."

Jika terjadi pemotongan, maka belanja pemerintah yang diperkirakan bakal tumbuh 12% sulit untuk dicapai. Walau demikian, ia memperkirakan, pemotongan anggaran APBN tahun ini bakal lebih rendah dibanding dua tahun lalu.

"Potensi shortfall tahun ini lebih rendah dibandingkan 2016 apalagi 2015. Resiko fiskal tahun ini lebih rendah dibandingkan 2 tahun lalu," tuturnya.
(mkj/mkj)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads