Pengadaan Lahan Tol Medan-Binjai Belum Rampung, Ini Arahan Jokowi

Jakarta - Seksi 2 dan 3 dari ruas Tol Medan-Binjai yang menyambungkan Helvetia dan Binjai sepanjang 10,46 km telah dioperasionalkan. Sementara pengerjaan seksi 1 saat ini belum rampung. Bahkan pengadaan lahan seksi 1 sepanjang 6,27 km ini juga belum rampung seluruhnya, masih mencapai 66,04%.

Baca juga: Mau Diresmikan Jokowi, Lahan Tol Medan-Binjai Ada yang Belum Bebas

Berdasarkan data PT Hutama Karya yang diterima detikFinance, hingga 6 Oktober 2017, progres konstruksi seksi 1 baru mencapai 20,26%, dengan panjang kilometer terbangun 1,27 km. Sementara lahan yang sudah bebas (termasuk jalan akses) saat ini baru sebesar 66,04%.

Beberapa lokasi lahan yang belum bebas itu antara lain di Desa Tanjung Mulia (sisa 3 bidang dan direncanakan konsinyasi). Kemudian Desa Tanjung Mulia Hilir sisa 132 bidang, di mana 81 bidang sedang proses validasi, 11 bidang penyiapan berkas dan 40 bidang masih menolak.

Hal ini juga turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masalah ini menurut dia harus segera diselesaikan lewat pendekatan yang baik. Itu pula yang menjadi alasannya kenapa dia kerap meninjau langsung ke lapangan.

"Inilah kenapa selalu saya kalau ke lapangan, saya tanya ada masalah? Oh, yang ruas Kualanamu-Tebing Tinggi sudah tidak ada masalah, pembebasan rampung semua. Tapi ada masalah yang di Medan-Binjai, masih ada masalah dengan pembebasan lahan," kata Jokowi seperti dikutip detikFinance dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

Baca juga: Pantun Jokowi Saat Meresmikan Tol di Medan

Agar ada percepatan, Jokowi mengaku telah memerintahkan Kapolda, Kejati, Pangdam untuk ikut mendukung agar penyelesaian bisa dipercepat, khususnya dukungan dari Kanwil BPN.

"Lakukanlah pendekatan-pendekatan yang baik. Ini bukan untuk kepentingan satu orang, bukan untuk kepentingan dua orang, tapi untuk kepentingan kepentingan rakyat semuanya, dalam rangka mobilitas barang dan orang," tutur dia.

Jokowi mengingatkan, bahwa Indonesia sudah tertinggal dalam infrastruktur sehingga pekerjaan harus dilakukan serba cepat. Termasuk masalah pengadaan lahan, semakin ke depan akan semakin mahal karena tingginya harga pembebasan lahan dan konstruksi.

"Inilah pentingnya kenapa terus saya dorong, terus saya ikuti di lapangan, ada masalah apa, ada problem apa selalu saya ikuti, karena kita ingin semuanya bisa cepat diselesaikan," pungkasnya. (eds/ang)