Pembangunan Infrastruktur Genjot Kinerja Industri Pelayaran

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Tak hanya di Pulau Jawa, tapi juga pula-pulau lain terutama di timur Indonesia seperti Papua dan Papua Barat.

Hal ini ternyata dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di sektor industri pelayaran. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, secara umum bisnis pelayaran nasional pada tahun depan cukup stabil, terutama pada pelayaran domestik.

Armada jenis tongkang dan tug boat saat ini tidak ada lagi yang idle atau menganggur. Bahkan, cenderung mengalami kekurangan kapal pada saat ini.

Hal ini disebabkan, adanya peningkatan muatan angkut sebagai dampak dari gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, khususnya di wilayah timur Indonesia. Kapal jenis ini mendapat permintaan melakukan pengiriman batu, beton, pasir, semen dan lainnya.

Selain itu, angkutan batubara curah yang sudah mulai membaik juga memberi imbas positif bagi industri pelayaran.

"Bisnis kapal tongkang juga semakin menggeliat, yang disusul peningkatan permintaan pengiriman batubara," dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2017).

Di sisi lain, angkutan general kargo dan kontainer juga relatif stabil, karena pada sektor pelayaran ini sangat bergantung pada naik dan turunnya demand masyarakat dan kondisi ekonomi nasional, yang tumbuh sebesar 5,01% pada kuartal I dan kuartal II 2017.

Selain itu, didorong konsistensi pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur nasional.

Jadi, secara umum industri pelayaran nasional cukup stabil dan cenderung membaik terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yang Pro-maritim dengan program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

Namun demikian, bukan berarti industri ini bakal berjalan mulus tanpa tantangan.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan kondisi pelayaran offshore belum benar-benar menggeliat pada tahun depan.

Hal ini disebabkan harga minyak dunia yang belum benar-benar berada pada level ideal. Sejak turunnya harga minyak dunia, banyak aktivitas kontrak kerja sama (K3S) yang ditinjau kembali, atau bahkan distop.

Akibatnya, penggunaan kapal offshore juga mengalami renegosiasi atau distop.

"Dan hingga saat ini, belum terlihat geliat offshore pada tahun depan, karena harga minyak belum menunjukkan level ideal untuk dilakukan aktivitas pengeboran kembali," tandasnya. (dna/dna)