Dikebut Jokowi, Begini Kondisi Tol Solo-Ngawi

Jakarta - Tol Solo-Ngawi merupakan salah satu tol yang dikebut pengerjannya agar bisa dioperasikan pada Desember tahun ini. Tol yang memiliki panjang total 90,42 km ini rencananya akan dioperasikan 53,7 km nya dari simpang susun Solo menuju Widodaren.

Dari total 90,42 km panjang tol secara keseluruhan, saat ini pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan di tol ini mencapai 89,12%. Sementara lahan yang belum bebas adalah seksi yang dikerjakan BUJT, sebesar 5,64% lagi.

Berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bulan November yang diterima detikFinance, seperti dikutip di Jakarta, Senin (27/11/2017), terdapat beberapa pekerjaan lahan dan konstruksi yang menghambat pengerjaan di lapangan.

Mulai dari pekerjaan oprit atau timbunan tanah pada overpass belum dapat dikerjakan karena terkendala lahan yang belum bebas. Solusinya, saat ini BPN dan PPK didorong agar pengadaan lahan bisa segera dilakukan. Saat ini juga dilakukan sewa lahan guna proses percepatan konstruksi.

Kendala lainnya adalah produktivitas Rigid Paver atau lapisan atas jalan masih kurang. Hal ini menyebabkan pekerjaan rigid pada main road di paket 2 terhambat. Saat ini kontraktor diminta untuk menambah alat rigid paver tersebut.

Kendala lain datang dari konstruksi. Salah satunya adanya permintaan warga Desa Pelanglor untuk penggantian jalan penghubung pertanian berupa Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Solusinya diganti dengan menyediakan jalan akses petani yang terputus berupa frontage road dari lokasi permintaan ke arah Overpass Pelanglor.

Pada ruas paket 2 Kabupaten Ngawi, juga masih terdapat dua bidang rencana yang masuk dalam proses konsinyasi tahap 3 (Sengketa Waris) seluas 8,763 m2 yang belum dapat mulai pekerjaan konstruksinya.

Solusinya, saat ini masih menunggu surat keterangan Kepemilikan Tanah dari Aparat Desa Kauman yang selanjutnya oleh PPK Tanah akan diajukan untuk dititipkan ke PN Ngawi. Tanah di Desa Sidolaju masih menunggu Appraisal.

Pada ruas paket 1 Kabupaten Karanganyar terdapat tambahan lahan sebanyak 274 bidang, seluas 3.59 Ha untuk penambahan lahan pada perlintasan. Kemudian, pada ruas paket 1 Kabupaten Sragen, terdapat sisa tambahan lahan sebanyak 752 bidang, seluas 17.91 Ha untuk penambahan lahan pada perlintasan.

Pada ruas Paket 2 Kabupaten Ngawi juga terdapat tambahan lahan sekitar 700 bidang, seluas 14,07 Ha untuk penambahan lahan pada perlintasan. BPHT mengusulkan agar PPK lahan untuk segera melakukan pembebasan lahan dan sosialisasi dengan warga sekitar. Sampai dengan saat ini sebanyak 71 bidang sudah menerima UGK (uang ganti kerugian).

Kemudian PPK Lahan didorong untuk segera melakukan pembebasan lahan dan sosialisasi dengan warga sekitar. Saat ini 148 bidang sudah menerima UGK. Saat ini juga sedang dilakukan sewa lahan guna proses percepatan konstruksi.

Dan juga mendorong PPK Lahan untuk segera melakukan pembebasan lahan dan sosialisasi dengan warga sekitar. Saat ini sedang dalam proses inventaris satgas B. Saat ini juga sedang dilakukan sewa lahan guna proses percepatan konstruksi. (eds/dna)