Adapun anggaran belanja infrastruktur tahun depan dialokasikan untuk beberapa pembangunan di bidang infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, listrik dan hunian. Sasarannya di antaranya pembangunan 865 km jalan, pembangunan 781 km irigasi, meningkatkan rasio elektrifikasi ke angka 95,15%, dan pembangunan 13.405 unit rusun.
"Tantangan perekonomian ke depan bagaimana membangun infrastruktur. Kalau ingin lihat pertumbuhan dipercepat sangat utama bangun infrastruktur," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida dalam seminar CORE Economic Outlook 2018 di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
OJK mengarahkan kepada industri jasa keuangan agar bisa menyerap Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga, pembiayaan infrastruktur bisa terus berjalan.
"OJK ada beberapa kegiatan atau kebijakan kami di OJK harapkan industri jasa keuangan masuk ke arah ini," kata Nurhaida.
Selain itu, OJK juga memacu pendanaan model baru yaitu sekuritisasi dengan cara menjaminkan pendapatan perusahaan di masa depan untuk didapatkan saat ini. Model pembiayaan ini sudah diadopsi oleh Jasa Marga dan PLN.
"Memperkenalkan buat aturan sekuritisasi aset-aset perusahaan yang ada atau dimiliki negara," ujar Nurhaida.
Selain itu, Nurhaida menyampaikan kondisi perbankan saat ini kian membaik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat permodalan yang cukup tinggi yaitu 23,5%. Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa juga terbilang baik di kisaran 294% dan RBC asuransi umum 487% atau jauh di atas ketentuan 120%.
"Data sampai akhir Oktober 2017 kesehatan bank sebetulnya masih sangat baik, kondisinya terjaga didukung tingkat permodalan cukup tinggi. CAR 23,5% jauh di atas threshold. Industri asuransi risk based capital asuransi jiwa 294% dan dari asuransi umum 487%," ujar Nurhaida. (ara/dna)











































