Diminati Investor, Pembangunan Bendungan Ini Tak Semua dari APBN

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan proyek Bendungan Tiga Dihaji senilai Rp 3,8 triliun untuk dibangun secara kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Bendungan ini pun akan menjadi bendungan pertama yang dibangun tanpa menggunakan dana APBN secara penuh, alias sebagian pendanaannya akan dilakukan oleh swasta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan dengan skema KPBU ini dimungkinkan karena adanya potensi listrik yang berasal dari bendungan yang dialirkan.

"Setelah dievaluasi rencana desainnya, ternyata kita melihat ini bisa dibangun pakai skema PPP (Public Private Partnership) karena bisa hadirkan listrik," katanya dalam acara diskusi PPP Day di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dia bilang, investor yang berminat untuk membangun bendungan yang berlokasi di Sumatera Selatan itu berasal dari Jepang. Hal ini didapati setelah Kepang melakukan value engineering kembali untuk bendungan ini dan oleh komisi keamanan bendungan ternyata tidak ditemukan masalah, bahkan justru bisa dikerjasamakan dengan skema KPBU.

Namun belum diketahui, berapa porsi pendanaan dari pemerintah apabila proyek ini benar-benar akan dikerjasamakan lewat skema KPBU.

"Nanti tinggal kita lihat mereka mengajukan bagaimana," tukasnya.

Sebagai informasi, Bendungan Tiga Dihaji termasuk ke dalam tiga bendungan yang ditunda proses pelelangannya lantaran memerlukan evaluasi desain teknis. Bendungan lainnya adalah Bendungan Bener di Jawa Tengah dan Sidan di Bali. (eds/mkj)