Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 29 Nov 2017 15:21 WIB

Lima Proyek Ini akan Ditawarkan ke Swasta

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Arbi Anugrah/detikcom Foto: Arbi Anugrah/detikcom
Jakarta - Dalam acara PPP (public private partnership) day di Kementerian Keuangan hari ini, dilakukan penyerahan penghargaan terhadap lima kepala daerah yang berhasil menindaklanjuti proyek infrastruktur di daerahnya yang akan dibangun lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Kelima proyek itu adalah pembangunan light rail transit (LRT) dan bus rapid transit (BRT) Medan, Rumah Sakit Umum Daerah di Krian, Jawa Timur. Selain itu ada proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan (Jawa Tengah), serta pembentukan Sistem Penyediaan Air Minum Pekanbaru (Riau).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, akan dibangunnya kelima proyek itu dengan skema KPBU membuktikan besarnya potensi proyek-proyek infrastruktur yang bisa dikerjasamakan dengan swasta sehingga mengurangi penggunaan APBN.

"Kita sudah menunjukkan skema ini sudah membuahkan hasil, sudah ada 12 proyek infrastruktur yang menggunakan skema ini. Dan di timeline juga sudah cukup banyak disiapkan. Mudah-mudahan ini membuat kita mampu bangun lebih banyak, cepat, transparan dan juga bisa menambah kapasitas di atas APBN atau APBD," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan saat ini fokus untuk meliterasi kepala daerah-kepala daerah yang ada di Indonesia untuk bisa berperan lebih aktif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di daerah lewat skema KPBU.

Pasalnya, Kementerian Keuangan siap memberikan fasilitas kepada Pemda melalui penyiapan proyek atau project development facility untuk membantu penanggung jawab proyek kerjasama menyusun kajian pra studi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).

"Kalau daerah ada aspirasi, bisa kita cek kalau mungkin kita bisa bantu. Ada bagian yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Apabila proyek itu oke, bisa dikasih penjaminan. Yang penting, proyek itu secara komersil available dan swasta bisa masuk," ujar Robert.

Dia bilang, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengusahaan proyek KPBU, pada akhirnya akan berimbas baik untuk masyarakat.

"Swasta itu otomatis menjadi nilai tambah pekerjaannya dan dia ekonomi kita bagus juga," tutur Robert. (eds/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com