Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengatasi ancaman itu, pemerintah telah menginisiasi pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 20 km sampai 2019 mendatang. Namun hal itu dirasa tak cukup untuk memitigasi resiko ancaman banjir di Jakarta di masa mendatang.
Permukaan tanah yang terus menurun lantaran pengambilan air tanah yang terus menerus menjadi penyebabnya. Mantan Menteri Keuangan itu bilang, pemerintah harus membangun penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah untuk menggantikan sumber air bersih warga Jakarta yang selama ini mengandalkan dari air tanah tadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga kalau tahun 2030 tidak dilakukan apa-apa, maka Jakarta akan kena banjir dari dua arah. yang laut masuk, jadi hampir seluruh Jakarta Utara akan kena banjir laut, sedangkan yang daerah Jakarta yang lebih ke Selatan itu akan terkena banjir dari gunung," tambahnya.
Biaya investasi penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah sebagai sumber air bersih di Jakarta pun tak main-main, mencapai Rp 89 triliun hingga tahun 2050.
Maka, ke depan pembangunan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah di Jakarta harus segera dilakukan. Menjadi lebih miris ketika didapati fakta, bahwa Jakarta sebagai kota besar yang dihuni oleh belasan juta penduduk tidak memiliki sistem pengolahan air limbah.
"Kalau itu segera dibenahi, penurunan muka tanah agak bisa ditahan. Bukan disetop atau tidak bisa dibalikkan. Tapi yang penting, bisa diperlambat sehingga umur tanggul yang dibangun sekarang ini bisa dibangun lebih lama," pungkasnya.
(eds/zlf)