.webp)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan angka Rp 29,9 triliun itu terdiri dari sarana, pra sarana, dan termasuk Interest During Construction (IDC).
"Setelah beberapa kali pertemuan kami sepakat, maka kami sependapat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2017 itu yang akan dijadikan landasan bagi kita semua bekerja sama untuk proyek LRT ini. Artinya dalam Perpres ini trlah diatur peranan dari masing-masing pihak. Total proyeknya telah dibahas sekitar Rp 29,9 triliun, yang terdiri dari sarana dan prasarana dan IDC," kata Sri Mulyani saat menghadiri konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (8/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti dilihat di undang-undang APBN, PT Adhi Karya telah mendapatkan PNM sebesar Rp 1,4 triliun, dan PT KAI dalam hal ini mendapatkan juga PNM termasuk yang ada di dalam UU APBN 2018, total jumlahnya adalah Rp 7,6 triliun. Di dalam pembahasan terakhir kami, kita bisa menyepakati mengenai kemampuan keuangan dari PT KAI dan Adhi Karya," jelasnya.
Kemudian, sesuai exercise yang sudah dilakukan dan tadi sudah saya sampaikan berdasarkan perpres 49 2017 jadi skema yang ada Adhi mendapat PMN di tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun dia melakukan right issue plus investasi di dalam pembangunan menggunakan balance dia sehingga mencapai Rp 4,2 triliun," katanya.
Sedangkan sisanya PT KAI melakukan pinjaman kepada pihak perbankan sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu 17 tahun lamanya. Artinya PT Kai akan memiliki modal sebesar Rp 25,7 triliun untuk proyek ini.
"Kemudian KAI yang mendapat PMN Rp 7,6 triliun dalam hal ini akan meminjam Rp 18,1 triliun sehingga dia memiliki Rp 25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun. Jadi dengan total Rp 29,9 triliun kita akan bersama-sama lihat tingkat sustain dan kemampuan dari BUMN itu untuk selesaikan konstruksi dari sarana prasarana dan IDC," jelasnya.
Untuk menjamin keberlangsungan bisnis dari PT KAI, pemerintah juga akan melakukan bantuan subsidi selama 12 tahun ke dalam bentuk tiket dari kereta ringan tersebut.
"Pemerintah akan dukung subsidi bantuan selama 12 tahun ke depan, untuk menunjang kemampuan KAI dalam membayar kembali pinjaman untuk selesaikan proyek ini sehingga beban APBN gak akan sangat berat di dalam satu waktu, jadi kemudian diratakan sampai dengan 12 tahun dan dalam hal ini KAI akan bisa jalankan fungsinya sebagai pelayanan pada masyarakat di bidang transportasi dan ADHI sebagai perusahaan publik konstruksi dan partner juga agar sustain dan akuntabel," pungkasnya. (dna/dna)
