Sri Mulyani Ingatkan Jangan Ada Korupsi di Proyek LRT Jabodebek

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan supaya pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dikerjakan dengan serius dan berhati-hati. Dirinya juga menginginkan agar proyek tersebut bisa bebas dari korupsi.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Sri Mulyani mengatakan, agar salah satu proyek besar yang diinisiasi pemerintah ini bebas dari praktik korupsi agar bisa menjadi proyek percontohan lainnya.

"Kita berharap BUMN ini bisa menjalankan secara baik sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik. Kita juga menekankan di dalam proses ini adalah tidak ada korupsi sehingga ini menimbulkan image yang baik terhadap Republik Indonesia dalam menjalankan proyek infrastruktur," katanya di lokasi.

Dirinya mengatakan, bahwa memang selama ini banyak yang beranggapan bahwa dalam proyek pembangunan menjadi sasaran dari pihak tak bertanggungjawab untuk korupsi. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berupaya membuktikan proyek LRT ini dikerjakan dengan benar.

"Selama ini sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat. Jadi kita berkomitmen, tata kelola dan anti korupsi akan dilakukan di semua lini," katanya tegas.

Pemerintah sendiri telah memutuskan nilai proyek LRT Jabodebek ini sebesar Rp 29,9 triliun. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani bersama dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam konferensi persnya.

"Setelah beberapa kali pertemuan kami sepakat, maka kami sependapat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2017 itu yang akan dijadikan landasan bagi kita semua bekerja sama untuk proyek LRT ini. Artinya dalam Perpres ini telah diatur peranan dari masing-masing pihak. Total proyeknya telah dibahas sekitar Rp 29,9 triliun, yang terdiri dari sarana dan prasarana dan Interest During Construction (IDC)," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. (dna/dna)