.webp)
'Rumah hantu' ini bukanlah rumah berhantu. Melainkan rumah yang tiba-tiba ada, dibangun warga dan memiliki konstruksi bangunan yang rapuh. Hal tersebut biasanya sengaja dibuat oleh warga yang terkena dampak proyek pembangunan. Biasanya juga, rumah itu tidak ditinggali.
Hal tersebut dilakukan, sebagai salah satu cara untuk mendapat kompensasi lebih atas alih fungsi hunian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, sejauh ini, proses pembebasan lahan tidak menemui kendala yang berarti. Hanya 'rumah hantu' itulah yang menjadi persoalan.
"Ada yang mempertanyakan tentang rumah, terutama rumah hantu. Itu kan didirikan baru-baru aja," kata Virda ditemui usai menghadiri Rapim di Gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Virda juga mengatakan, pihaknya juga tidak akan menghiraukan hal tersebut. "Sudah disepakati untuk tidak dibayar," tambahnya.
Biasanya beberapa proyek pemerintah mengalami kendala tersebut sehingga memperlambat proses pembebasan lahan, yang otomatis menghambat proses penyelesaian proyek pembangunan. Contohnya seperti yang pernah terjadi di Bendungan Jatigede.
Virda menjelaskan, solusi dari permasalahan tersebut masih mengalami kendala verifikasi. Pasalnya ada yang benar- benar mengalami permasalahan hunian yang rusak dan perlu pendataan yang lebih teliti mengenai pergantian kerugian atas alih fungsi lahan.
"Tapi dalam proses verifikasi di lapangan kan tidak mudah. Nah ada beberapa yang sebenarnya sudah lama tinggal di situ segala macem, jadi ada yang protes. Tapi enggak banyak, enggak mendominasi," jelas dia.
Hingga saat ini sudah sekitar 1.000 hektar lahan sudah dibebaskan dari target 1.800 yang dibutuhkan untuk Bandara Kertajati. Rencananya pada Desember ini, target pembebasan lahan harus segera diselesaikan.
"Desember ini harusnya bisa terserap yang Rp 167 miliar kalau enggak salah. Sayang kalau enggak terserap," ungkap dia.
(zlf/zlf)
