7 Pos Lintas Batas Rp 944 Miliar Diserahkan ke Badan Perbatasan

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan tujuh pembangunan pos perbatasan senilai lebih Rp 944 miliar. Selanjutnya pos tersebut diserahkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan bahwa aset pos perbatasan tersebut senilai Rp 944 miliar. Kemudian aset pos perbatasan tersebut diserahkan kepada BNPP untuk dikelola lebih lanjut.

"Nilai total diserahterimakan aset pemanfaatan hampir Rp 1 triliun atau Rp 944 miliar lebih. Setelah dilakukan serah terima tanggung jawab dan pemeliharaan pengelolaan dialihkan kepada BNPP," ucap Sri di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Nantinya, setelah penyerahan pos perbatasan tersebut pos tersebut akan dilengkapi fasilitas umum (fasos) dan fasilitas khusus (fasum). Hal ini dilakukan guna mendukung PLBN menjadi vocal point kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

"Dan ketujuh PLBN itu akan dibangun tahap 2 untuk dilengkapi fasos dan fasum untuk mendukung menjadi vocal point kegiatan perkonomian di ketujuh PLBN. Nantinya semacam tempat rekreasi atau pasar seperti yang diingingkan presiden," sambungnya.

Untuk tahap kedua tersebut, anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 1,5 triliun. Sehingga diperhitungkan total anggaran pembangunan 7 PLBN tersebut nantinya mencapai Rp 2,5 trilun.

"Bangunan gedung dan lingkungan tahap 1 ini sekitar Rp 944 miliar dan kalau untuk fasos fasumnya nanti sekitar hampir Rp 1,5 triliun. Jadi kira-kira jumlahnya sekitar Rp 2,4 triliun sampai Rp 2,5 triliun," tuturnya.

Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan memelihara dan merawat aset tersebut. Pasalnya aset tersebut bernilai hampir Rp 1 triliun.

"PLBN perlu dikawal, karena BNPP bukan ahli bangunan. Memelihara dan merawat lebih sulit. Di tahun ini menerima aset kurang dari Rp1 triliun. Sebagai pusat pertumbuhan regional, nasional," pungkasnya.

Adapun ketujuh PLBN tersebut, antara lain PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua. (ara/ara)