Sri Mulyani Jamin KAI Lunasi Pinjaman Rp 19,25 T LRT Jabodebek

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendapatkan pinjaman sebesar Rp 19,25 triliun untuk proyek LRT Jabodebek dari 12 bank sindikasi. Sebanyak Rp 19,25 triliun itu digunakan untuk kredit investasi sebesar Rp 18,1 triliun dan kredit modal kerja sebesar Rp 1,15 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memberikan jaminan KAI dapat melunasi dana pinjaman tersebut kepada para perbankan. Pasalnya, pembiayaan yang dilakukan oleh 12 sindikasi lembaga keuangan ini membutuhkan jaminan dari pemerintah.

"Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman PT KAI sebesar 18,1 triliun (kredit investasi) yang penandatanganannya dilakukan hari ini. Jaminan itu tentu dengan asumsi PT KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari konsorsium atau sindikasi perbankan," ujar Sri Mulyani dalam penandatanganan pinjaman di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Sri Mulyani juga mengatakan, untuk bisa meningkatkan kepercayaan terhadap proyek dan kemampuan KAI dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk subsidi dari karcis yang akan dijual kepada masyarakat pengguna.

"Itulah yang dilakukan oleh APBN dalam membangun proyek yang nilainya cukup besar, dan tidak bisa dilakukan untuk satu tahun anggaran, dan biasanya dulu hanya dilakukan oleh alokasi Kementerian Perhubungan untuk proyek infrastruktur," katanya.

Dirinya menambahkan, pembiayaan untuk proyek dengan total senilai Rp 29,9 triliun ini terbilang rumit. Pasalnya, tidak hanya menggunakan APBN, tetapi juga dari sumber pembiayaan lainnya. Namun dengan adanya pinjaman dari 12 lembaga keuangan ini, pembiayaan untuk proyek strategis bisa terselesaikan.

"Kita semua tentu berbahagia bahwa kita telah mencapai tahap ini, yaitu dimana persiapan untuk meneruskan membangun LRT bisa dilaksanakan melalui program pembiayaan yang begitu sangat amat rumit. Pertama, dengan proyek senilai Rp 29,9 triliun ini, Kemenkeu dalam APBN telah alokasikan Rp 7,6 triliun kepada PT KAI dalam bentuk PMN. Kedua, juga dalam bentuk PMN Rp 1,4 triliun kepada Adhi Karya. Jadi ada pembiayaan yang disebut below the line dalam APBN kita," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, dengan berjalannya proyek transportasi massa ini, maka masyarakat baik di Jakarta dan wilayah sekitarnya bisa merasa manfaat yang baik dan optimal.

"Kami berharap sebagai ibukota dan dengan kota di sekitar Jakarta sudah metropolitan yang besar, sehingga kebutuhan terhadap infra seperti kereta api merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan penandatanganan ini, diharapkan proyek bisa diselesaikan tepat waktu, kualitas, dan biaya," pungkasnya.

Diketahui, proyek LRT Jabodebek ini ditargetkan beroperasi bisa pada tahun 2019 dan akan melayani 140 kali perjalanan setiap harinya dengan headway atau waktu antara rata-rata tiga hingga enam menit. Masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi LRT ini dapat naik dari 17 stasiun pemberhentian LRT di Jabodebek.

Pemerintah pun menetapkan tarif awal untuk kereta ringan ini sebesar Rp 12 ribu. Dengan enam rangkaian kereta, LRT Jabodebek mampu mengangkut 116.000 penumpang per haru pada awal masa operasinya di 2019 dan diharapkan menjadi 494.000 penumpang pada 2069. (ara/ara)