Badan Pengatur Belum Terima Informasi Tol Bawah Tanah Sandiaga

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, memaparkan rencana pembangunan proyek tol bawah tanah senilai US$ 3 miliar atau Rp 39 triliun pada Rabu, 17 Januari 2018, kemarin.

"Proyek tunnel terpadu yang akan menanam US$ 3 miliar atau Rp 39 triliun di wilayah Jakarta yang akan menyambungkan 2 fase daripada 2 section dari enam ruas tol dalam kota. Ini sudah kami laporkan tadi, ada progress yaitu sudah tercapai kesepakatan awal dengan PT Jakarta tol Development yang punya konsesi 6 ruas jalan tol," kata Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat semalam.

Baca juga: Sandi Paparkan Proyek Jalan Tol Bawah Tanah di DKI Rp 39 T

Meski demikian, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku masih belum mendapatkan informasi rencana proyek tersebut.

"Belum, belum ada," ujar Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna, ketika dihubungi detikFinance, Kamis (18/1/2018).

Sebagaimana diketahui rencana pembangunan jalan tol harus melalui tahap usulan kepada BPJT setelah melalui uji kelayakan dari pemrakarsa. Bila disetujui, akan dilakukan lelang proyek untuk mengetahui investor terbaik untuk membangun tol yang diusulkan. Tujuannya agar proyek tersebut tak mangkrak di tengah pembangunan.

Jika telah terpilih pemenang lelang investasi, maka pembangunan konstruksi baru bisa dilakukan.

Proyek tol bawah tanah merupakan kerja sama PT Antaredja Mulia Jaya dengan PT Jakarta Tollroad Development (JTD). PT JTD telah menggarap proyek 6 ruas tol dalam kota DKI Jakarta yang dimulai sejak Februari 2017 dengan panjang 66,77 km.

Proyek tol bawah tanah yang disebutkan Sandi, akan dibangun di dua ruas jalan tol dengan rute Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 km. Ada pula dari Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,6 km.

Sandi mengklaim bahwa pembangunan tunnel tak menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Sementara menurut Komisaris Utama PT Antaredja Mulia Jaya, Wibosono, mengatakan pendanaan didapat dari jasa penyedia keuangan asal Amerika Serikat.

"Pemprov diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan anggaran pembangunan atau pemeliharaan selama 45 tahun. Setelah itu jadi milik Pemprov DKI. Kami telah mendapatkan pendanaan dari Ryan Project funding Amerika Serikat sesuai yang dibutuhkan yakni sekitar 3 billion dollar atau sekitar Rp 40 triliun," ungkap Wibisono, di Balai Kota, Rabu (17/1/2018) lalu. (dna/dna)