.webp)
Hal itu menyusul dengan dibentuknya kerja sama pengelolaan Bandara Kertajati antara PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) selaku BUMD dengan PT AP II (Persero).
"Ya kita akan bekerja sama dengan AP II untuk KSO, pada saat yang sama pada waktunya nanti AP II akan menjadi share holder, akan menjadi pemegang saham," kata Aher di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BIJB tetap menjadi pemegang mayoritas pada induk usaha bandara. Namun, jika untuk unit bisnis lainnya bisa diserahkan kepada BUMN kebandarudaraan tersebut.
"Di induk bandaranya itu Pemprov Jabar karena itu BUMD, BUMD nya namanya PT BIJB. Kita akan lepas maksimal 49%, pe.prov jadi mayoritas, jadi kalau BUMD tidak 51% bukan BUMD namanya," jelas dia.
Setelah pembentukan kerja sama operasional yang palin lambat dibentuk pada 10 Februari 2018, Aher mengatakan progres pembangunan Bandara Kertajati sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Dia menyebutkan, pembangunan tambahan landasan pacu sepanjang 500 meter sudah mencapai 80%. Sehingga nantinya panjang runway menjadi 3.000 meter.
"Progres bangunannya on progres enggak ada masalah, presiden sendiri sudah mengatakan akan meresmikan di 2018, bahkan ada bonusnya bisa dipakai Haji 2018," tutup dia. (hns/hns)
