Follow detikFinance
Selasa, 06 Feb 2018 16:09 WIB

Marak Kecelakaan Kerja, JK Soroti Sertifikasi Operator Alat Berat

Rina Atriana - detikFinance
Foto: Fotografer: Ibnu Hariyanto/detikcom Foto: Fotografer: Ibnu Hariyanto/detikcom
Jakarta - Launcher crane girder yang jatuh proyek double-double track (DDT) di Jatinegara, Jaktim, menewaskan 4 orang pekerja. Tak ingin insiden tersebut terulang, JK meminta agar sertifikasi operator crane mendapat perhatian lebih serius.

"Saya bilang untuk memperbaiki sertifikasinya kan semua itu operator crane operator yang kerja di atas itu harus kita minta ke menteri PU untuk memberikan semua sertifikat," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Saat ini sebenarnya setiap operator crane dan alat berat lainnya sudah diwajibkan mengikuti sertifikasi untuk memastikan kualitas dan dan kualifikasinya. Namun, dengan maraknya kecelakaan kerja di lokasi proyek infrastruktur belakangan ini, JK melihat perlu adanya perhatian lebih khusus terhadap proses sertifikasi.

JK tak ingin sertifikasi operator crane hanya sebatas formalitas atau bahkan ada operator crane yang tak mengantongi sertifikat sama sekali. Apalagi, menurut JK, sekarang banyak sekali operator crane yang masih berusia muda.

"Anda lihat sendiri sepanjang jalan crane di mana-mana. LRT, MRT, jalan tol. Sekarang operator crane ini pasti banyak yang muda-muda mungkin ini perlu ditingkatkan ada pelatihannya. karena semuanya bertumpu di crane," jelas JK.

Menurut JK, dikebutnya pembangunan infrastruktur memang tak bisa ditawar lagi. Indonesia sudah banyak tertinggal dibanding negara-negara lain.

"Ini kan memang kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara, untuk mempercepat. Kita sudah ketinggalan. Bukan mepercepat, kita mengejar ketertinggalan. Tapi, ini tetap dibarengi dengan pelatihan-pelatihan," ujar JK.

Terkait insiden crane di Jatinegara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan memberikan sanksi kepada para pekerja di tiga perusahaan yang terlibat pembangunan proyek double-double track (DDT) jalur kereta api Jatinegara.

"Saya pikir akan ada rekomendasi, tahun ini kita beri sanksi, mungkin meng-grounded apakah pimpronya, apakah GM-nya," kata Basuki di Komplek Istana, Jakarta, Senin (5/2/2018) lalu. (rna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed