Follow detikFinance
Rabu, 07 Feb 2018 19:15 WIB

Pengusaha Sebut Perlu Komite Nasional Keselamatan Konstruksi

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Panji Al-hadromi Foto: Panji Al-hadromi
Jakarta - Kejadian turap (dinding penahan tanah) roboh pada Senin tanggal 5 Pebruari, 2018 di jalan Perimetri Selatan Bandara Soetta, Tangerang dan bencana longsor di Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang menyebabkan tanah dasar rel kereta api amblas, semakin menambah panjang daftar sisi suram dunia konstruksi nasional kita.

Kadin, saat melakukan diskusi tentang Kecelakaan Pekerjaan Konstruksi, Kamis (25/1/2018) sudah menyimpulkan dan memberikan rekomendasi diperlukan suatu Komite Keselamatan setara/seperti KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). Komite ini mempunyai kewenangan dan kemampuan cukup untuk penyelidikan setiap kecelakaan konstruksi di tanah air baik selama konstruksi tersebut dikerjakan dan juga saat konstruksi tersebut telah digunakan.

Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur Bidang Konstruksi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, Dandung Sri Harnito mengatakan, Komite Keselamatan Konstruksi yang dibentuk Kementerian PUPR beberapa waktu lalu belum cukup kuat menindaklanjuti kecelakaan konstruksi yang beberapa kali terjadi. Sehingga dibutuhkan payung hukum dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa Keppres untuk dibentuk sebuah komite nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan.


"Kalau misalnya bentukannya Permen, hanya lingkup Kementerian PUPR saja. Kalau KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dibentuk Keppres kewenangan segala macam lintas kementerian, kalau hanya diangkat Permen ada ego sektoral akhirnya," kata Dandung saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Kehadiran komite dengan skala nasional diperlukan untuk menghindari terulangnya kecelakaan konstruksi yang merenggut korban jiwa. Komite nasional konstruksi juga nantinya bisa bekerja bersama melakukan investigasi terkait kecelakaan konstruksi dan melakukan evaluasi untuk pembelajaran di kemudian hari.

"Satu pencegahan dan penyelidikan bencana, ambil second learning. Kemarin ada launcher jatuh kenapa jatuh diselidiki apa human error apa teknologinya sehingga bisa direkomendasi," ujar Dandung.


Terjadinya deretan kecelakaan konstruksi beberapa waktu lalu, lanjut Dandung, juga tidak terlepas dari target selesainya infrastruktur. Sehingga pekerja dimungkinkan bekerja melebihi dari batas ketentuan.

"Kontraktor kerja 3 shift dan kerja 3 shift dengan kualitas tenaga kerja sama susah. Ada 1-2 tenaga kerja long shift kan enggak mungkin," tutup Dandung.

(ara/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed