Jumat, 16 Feb 2018 15:38 WIB
Gubernur Ganjar Ingin Warga Jateng Miliki Saham di Tol Bawen-Yogya
Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan agar masyarakat Jawa Tengah juga ikut memiliki saham yang ada pada konsesi tol Bawen-Yogyakarta. Hal ini dimaksud agar masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol yang sempat dikabarkan ditolak oleh Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X ini bisa ikut merasakan keuntungan dari infrastruktur yang dibangun.
Hal itu kata dia sudah disampaikannya pada saat konsultan kajian pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta memaparkan ini kepadanya selaku Kepala Daerah terkait.
"Saya minta ke konsultan yang pernah paparan ke saya agar pola kepemilikan bisa melibatkan rakyat. Soal mekanisme dan sumber bisa dibicarakan," kata Ganjar kepada detikFinance saat dihubungi, Jumat (15/2/2018).
Ganjar mengisyaratkan, salah satu bentuk keterlibatan warga Jateng dalam usaha jalan tol tersebut bisa dalam bentuk investasi kepemilikan saham yang nantinya bisa diwakili oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Jawa Tengah. Namun dia bilang, hal ini
"Dari mereka (konsultan surveyor) belum merespons lagi," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan hal tersebut nantinya bisa dibahas saat lelang konsesi sudah dilakukan. Saat ini fase pembangunan masih pada proses penetapan lokasi.
"Belum sampai ke sana. Ini kita baru bicara aspek teknis dan kelayakan lingkungan dan finansialnya. Kalau penyertaan itu kan sifatnya lebih kepada kepemilikan. Kepemilikan ada pada saat lelang. Pemiliknya kan tergantung yang punya siapa. Yang namanya setiap biaya yang kita sediakan kan harus dicari sumber pembiayaan," ujarnya saat dihubungi terpisah.
Menurut Herry, skema kepemilikan saham dari BUMD nantinya bisa dibicarakan saat proses lelang dilakukan. Meski belum bisa menjelaskan bagaimana prosesnya nanti, namun hal ini bisa saja dilakukan dengan membahasnya dengan badan usaha yang nantinya memenangkan lelang konsesi ruas tol ini.
"Kita kan siapkan lelang saja sifatnya. Kepemilikan itu ada di ranah badan usaha. Kalau memang nanti mau ditetapkan sekian persen punya BUMDes, dimungkinkan secara aturan menurut saya," katanya.
"Memang yang harus diatur di PP itu pemegang saham itu kan bisa BUMN, BUMD, swasta. Tapi intinya kepemilikan saham itu sepadan dengan kepemilikan dia di sana. Kalau punya 5% kan berarti harus menyetor 5%. Kalau ditanya dimungkinkan, ya namanya kepemilikan ya dimungkinkan. Nanti kita lihat dari sisi aturannya," pungkasnya.
Seperti diketahui, pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta semakin mendekati kenyataan menyusul telah disetujuinya rencana pembangunan jalan bebas hambatan ini oleh Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Saat ini tahap realisasi pembangunan tol yang melintas di dua provinsi ini tengah pada penyiapan dokumen pengadaan lahan menuju penetapan lokasi. (eds/dna)
Hal itu kata dia sudah disampaikannya pada saat konsultan kajian pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta memaparkan ini kepadanya selaku Kepala Daerah terkait.
"Saya minta ke konsultan yang pernah paparan ke saya agar pola kepemilikan bisa melibatkan rakyat. Soal mekanisme dan sumber bisa dibicarakan," kata Ganjar kepada detikFinance saat dihubungi, Jumat (15/2/2018).
Ganjar mengisyaratkan, salah satu bentuk keterlibatan warga Jateng dalam usaha jalan tol tersebut bisa dalam bentuk investasi kepemilikan saham yang nantinya bisa diwakili oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Jawa Tengah. Namun dia bilang, hal ini
"Dari mereka (konsultan surveyor) belum merespons lagi," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan hal tersebut nantinya bisa dibahas saat lelang konsesi sudah dilakukan. Saat ini fase pembangunan masih pada proses penetapan lokasi.
"Belum sampai ke sana. Ini kita baru bicara aspek teknis dan kelayakan lingkungan dan finansialnya. Kalau penyertaan itu kan sifatnya lebih kepada kepemilikan. Kepemilikan ada pada saat lelang. Pemiliknya kan tergantung yang punya siapa. Yang namanya setiap biaya yang kita sediakan kan harus dicari sumber pembiayaan," ujarnya saat dihubungi terpisah.
Menurut Herry, skema kepemilikan saham dari BUMD nantinya bisa dibicarakan saat proses lelang dilakukan. Meski belum bisa menjelaskan bagaimana prosesnya nanti, namun hal ini bisa saja dilakukan dengan membahasnya dengan badan usaha yang nantinya memenangkan lelang konsesi ruas tol ini.
"Kita kan siapkan lelang saja sifatnya. Kepemilikan itu ada di ranah badan usaha. Kalau memang nanti mau ditetapkan sekian persen punya BUMDes, dimungkinkan secara aturan menurut saya," katanya.
"Memang yang harus diatur di PP itu pemegang saham itu kan bisa BUMN, BUMD, swasta. Tapi intinya kepemilikan saham itu sepadan dengan kepemilikan dia di sana. Kalau punya 5% kan berarti harus menyetor 5%. Kalau ditanya dimungkinkan, ya namanya kepemilikan ya dimungkinkan. Nanti kita lihat dari sisi aturannya," pungkasnya.
Seperti diketahui, pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta semakin mendekati kenyataan menyusul telah disetujuinya rencana pembangunan jalan bebas hambatan ini oleh Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Saat ini tahap realisasi pembangunan tol yang melintas di dua provinsi ini tengah pada penyiapan dokumen pengadaan lahan menuju penetapan lokasi. (eds/dna)
