Sri Mulyani: K/L Sering Revisi DIPA Tak Usah Dikasih Anggaran

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam kementerian/lembaga (K/L) yang tidak bisa merancang atau menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan baik.

Dia mengaku pada 2017 Ditjen Perbendaharaan Negara 52.400 kali merevisi DIPA. Jumlah satuan kerja (satker) yang mengurus hal tersebut berjumlah 26.000. Itu artinya, kata Sri Mulyani setiap satker melakukan revisi.

"Itu artinya, narasinya adalah waktu anda membuat perencanaan anggaran yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirin buat apa, jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu," kata Sri Mulyani saat acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2018 di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Kebiasaan membuat perencanaan anggaran yang tidak baik itu dianggap sebagai bentuk tidak menghormati uang yang berasal dari masyarakat. Padahal, tugas dari seorang birokrat adalah mengatur uang tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Itu berarti kita tidak menghormati, uang itu kita kumpulkan dari rakyat dan kita memikirkan terus dan terus bagaimana tahun depan akan lebih baik supaya masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak, maka APBN bisa bertambah terus tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat akan tetap stagnan. Dan ini adalah reputasi kita semua sebagai profesional birokrat," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk meneliti lagi 52.400 revisi DIPA sebagai bentuk penilaian pemberian penghargaan maupun hukuman kepada K/L.

"Selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan lakukan punishment saja, yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran, fair kan," ujar Sri Mulyani.

"Anda tidak bisa merencanakan anggaran kenapa saya harus kasih anggaran. Merencanakan saja tidak bisa kenapa saya harus kasih anggaran. Bener nggak? betul katanya meskipun suaranya lirih, jadi ini keputusan ya," tambah dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga ingin mencoba mengubah kebiasaan dari pemberian penghargaan menjadi memberikan rasa malu kepada K/L yang tidak bisa membuat perencanaan anggaran dengan baik.

"Karena penghargaan kayak sudah tumpul saja, tapi kalau memberikan rasa malu itu lebih efektif, karena orang nggak mau malu, selain efektif juga anggaran saya potong. Saya akan minta sekali, karena kita value for money, ini uang rakyat kita kumpulkan satu sen demi satu sen untuk kemakmuran rakyat. maka janji itu harus dipenuhi, dan kita harus kerja keras merencanakan secara baik, desain program secara benar," tutup dia. (zlf/zlf)