"Pembayaran kontraktor, jadi terhadap pekerjaan. Jadi mereka ngerjain apa, kemudian harus di kita bayar," kata William kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BPKP harus mengaudit dulu baru bayar. Tapi hasil (pengambilan) kebijakan, supaya tidak tertahan BPKP, oleh sebab itu ya kita putuskan dibayar saja dulu nanti akan dilakukan cost audit," jelasnya.
Sebelumnya, Sandiaga Uno bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Kazuyuki Nakane ketika melakukan kunjungan kerja ke Tokyo. Keduanya membahas soal pembayaran pinjaman PT Mass Rapid Transit Jakarta dan pengelolaan sampah.
"Selain itu juga pemerintah Jepang meminta bantuan dari pihak Pemprov DKI untuk dapat segera membayar proyek MRT yang sudah cukup lama tertunda pembayarannya," kata Sandi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (21/2).
Sebagai informasi, proyek Pembangunan MRT Jakarta dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung oleh dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Dukungan JICA diberikan dalam bentuk pinjaman penyediaan dana pembangunan. Komitmen yang telah diberikan JICA adalah sebesar Β₯125,23 juta.