Rabu, 14 Mar 2018 18:10 WIB
Swasta Kontraktor Utama Proyek Infrastruktur Jokowi, Bisakah?
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perusahaan swasta sulit menjadi pemain utama di proyek infrastruktur pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), kalaupun terlibat perannya kecil.
"Artinya kalau saya sih kalau pekerjaan sub kontraktor-sub kontraktor pasti dilibatkan. Tapi kalau untuk jadi main contractor (kontraktor utama) agak susah," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).
Untuk menjadi pemain utama yang jadi masalah adalah soal pendanaan. Pasalnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah pun cukup dihadapi tantangan pendanaan.
"Kan masalahnya pendanaannya kan belum pasti. Kan masih banyak tambal sulam-tambal sulam. Kalau swasta kan ingin pendanaannya harus jelas dulu, bagaimana-bagaimananya. Kalau BUMN kan bisa cross subsidi," terang Erwin.
Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rachmadi pun mengatakan pihaknya sebagai swasta tidak ingin hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor. Yang diinginkan mereka mendapatkan porsi setara.
Idealnya paling tidak ada perimbangan 50-50 sehingga porsi BUMN tak terlalu besar.
"Faktanya di lapangan, sub kontraktor itu kan bayarnya ulang tahun, kapan-kapan, karena alasan ini itu, bayarnya lama, bahkan sempat bangkrut itu swasta nasional karena nggak dibayar-bayar, itu keluhan teman-teman asosiasi di daerah-daerah," tambahnya.
BUMN konstruksi dan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hari ini menggelar pertemuan membahas arah infrastruktur Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kadin.
Perusahaan konstruksi dari swasta diwakili oleh asosiasi, yakni Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo).
Sementara dari BUMN Karya, di antaranya hadir PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya, PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (hns/hns)
"Artinya kalau saya sih kalau pekerjaan sub kontraktor-sub kontraktor pasti dilibatkan. Tapi kalau untuk jadi main contractor (kontraktor utama) agak susah," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).
Untuk menjadi pemain utama yang jadi masalah adalah soal pendanaan. Pasalnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah pun cukup dihadapi tantangan pendanaan.
"Kan masalahnya pendanaannya kan belum pasti. Kan masih banyak tambal sulam-tambal sulam. Kalau swasta kan ingin pendanaannya harus jelas dulu, bagaimana-bagaimananya. Kalau BUMN kan bisa cross subsidi," terang Erwin.
Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rachmadi pun mengatakan pihaknya sebagai swasta tidak ingin hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor. Yang diinginkan mereka mendapatkan porsi setara.
Idealnya paling tidak ada perimbangan 50-50 sehingga porsi BUMN tak terlalu besar.
"Faktanya di lapangan, sub kontraktor itu kan bayarnya ulang tahun, kapan-kapan, karena alasan ini itu, bayarnya lama, bahkan sempat bangkrut itu swasta nasional karena nggak dibayar-bayar, itu keluhan teman-teman asosiasi di daerah-daerah," tambahnya.
BUMN konstruksi dan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hari ini menggelar pertemuan membahas arah infrastruktur Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kadin.
Perusahaan konstruksi dari swasta diwakili oleh asosiasi, yakni Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo).
Sementara dari BUMN Karya, di antaranya hadir PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya, PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (hns/hns)
