Pengusaha Beberkan Dominasi BUMN di Proyek Infrastruktur Pemerintah

Jakarta - Perusahaan swasta mengeluhkan proyek infrastruktur pemerintah yang kebanyakan digarap BUMN, sementara keterlibatan mereka sangat kecil. Benarkah?

Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rachmadi memaparkan hitung-hitungan yang akhirnya membuat pihaknya berani menyatakan kalau proyek infrastruktur pemerintah mayoritas memang dikerjakan BUMN.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Berapa persen keterlibatan swasta?

Baca juga: Pengusaha: Presiden Genjot Infrastruktur, Kita Kurang Dilibatkan

"Totalnya proyek konstruksi 4.000 triliun. Kue BUMN itu kan sekitar 55% tapi itu kan hanya 8 kontraktor, sementara ada 140 ribu kontraktor (swasta) itu kebagian hanya 45%, kan ini terlalu timpang," katanya ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

Jika dipecah, dari proyek senilai Rp 4.769 triliun, maka porsi BUMN yang 55% sama dengan Rp 2.623 triliun. Kata dia itu dibagi untuk 8 BUMN. Berarti jika dipukul rata masing-masing BUMN mendapatkan proyek senilai Rp 328 triliun.

Baca juga: Swasta Kontraktor Utama Proyek Infrastruktur Jokowi, Bisakah?

Sementara untuk swasta, porsinya Rp 2.146 triliun. Jika dilihat angkanya tidak terlalu jauh. Hanya saja kata dia kue sebesar itu harus dibagi setidaknya untuk 140 ribu kontraktor. Artinya masing-masing kontraktor hanya bisa menggarap proyek senilai Rp 15,3 miliar.

Dari sini baru terlihat perbandingannya. Untuk satu kontraktor BUMN mampu menggarap proyek senilai Rp 328 triliun. Sementara satu kontraktor swasta hanya Rp 15,3 miliar. (hns/hns)