.webp)
Kedatangannya ke sana untuk memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik. Rini menyatakan lokasi proyek di Walini ini termasuk titik strategis proyek Kereta Cepat JKT-BDG.
"Ada di titik untuk pembangunan terowongan Walini untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini memang termasuk awal yang kita mulai, kita bangun karena ini memang cukup memakan waktu, pembangunan dari terowongan," ujar Rini di lokasi proyek, Rabu (21/3/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini pun tampak antusias mengecek lokasi proyek tersebut. "Di belakang anda adalah terowongan yang sudah dimulai, ini diharapkan dua tahun dari sekarang untuk terowongan ini bisa selesai," kata Rini.
"Dari terowongan ini di depan nantinya menjadi stasiun utama kereta cepat yang ada di kota Walini yang nantinya tidak terlalu jauh dari stasiun kereta api biasa, yaitu Maswati," lanjutnya.
Bagaimana hasil dari hasil tinjauan tersebut?
Proyek Molor Setahun, Baru Kelar 2020
|
Rini dibonceng menuju lokasi proyek kereta cepat. Foto: Dok: KCIC
|
"Iya memang sebelumnya 2019, karena waktu itu kita harapkan di akhir 2016 urusan lahan tuh bebas," ujarnya.
Rini menyampaikan pada 2020 akan dilakukan serangkaian uji coba proyek yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Uji coba ini untuk memastikan seluruh sistem proyek tersebut aman. Setelahnya akan dioperasikan secara penuh.
"Kalau sesuai target awal nggak mungkin, karena memang kita harapkan trial itu di 2020, comissioning 2020. Kita menjaga betul, sama-sama punya komitmen dengan partner kita bahwa Kereta Cepat JKT-BDG harus terbaik dan aman," jelasnya.
Dia melanjutkan, meski proyek ini molor dari target tapi tidak berpengaruh terhadap membengkaknya biaya pembangunan.
"Tidak, sama sekali tidak, karena memang untungnya kita waktu itu nggak mau narik uang (pinjaman) dulu, karena kalau kita udah narik uang bayar bunga padahal konstruksinya terlambat akhirnya pembengkakan," tambahnya.
Rini Meminta Maaf
|
Foto: Dok: KCIC
|
"Iya memang sebelumnya 2019, karena waktu itu kita harapkan di akhir 2016 urusan lahan tuh bebas. Jadi kami mohon maaf," ujarnya di lokasi proyek.
Rini pun memberi penjelasan masalahnya ada pada pembebasan lahan yang memang kerap menghantui proyek-proyek pembangunan, tak hanya Kereta Cepat JKT-BDG. Dia pun memberi contoh beberapa proyek yang juga terhambat gara-gara masalah lahan.
"Di jalan tol, bandara yang sampai sekarang juga terlambat seperti runway tiga di Soekarno-Hatta yang kita harapkan kita bisa diselesaikan akhir tahun ini, nggak bisa karena pembebasan lahannya mungkin baru Juni ini bisa terselesaikan semua," ujarnya.
Kenapa Sampai Molor?
|
Lokasi proyek kereta cepat. Foto: Trio Hamdani
|
"Kemarin tertunda tidak terlepas karena RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional tertunda, dan ada 4 kabupaten yang RTRW-nya belum terselesaikan," ujar Rini.
Rini menjelaskan, jalur kereta cepat JKT-BDG melewati 9 Kabupaten/Kota. Dari 9 Kabupaten/Kota itu, ada yang RTRW-nya terlambat keluar. Di sisi lain, sebelum RTRW-selesai, penetapan lokasi tidak bisa dilakukan.
Imbasnya pembebasan tanah untuk proyek kereta cepat JKT-BDG tak bisa rampung sesuai target.
"Kita harus menunggu itu semua karena ternyata jalur kereta cepat ini melewati 9 kabupaten kota. Dari 9, ada 4 yang tata ruangnya terlambat dan akhirnya semua baru terselesaikan mungkin Oktober 2017," terang Rini.
Tapi Rini Optimis April Pengadaan Lahan Tuntas
|
Lokasi proyek kereta cepat. Foto: Trio Hamdani
|
"Jadi bulan April seperti yang disampaikan Bu Menteri (Rini Soemarno) ya full pekerjaan di semua lokasi, karena pengadaan lahan itu targetnya di push selesai April," katanya.
Dia menyebutkan saat ini pembebasan lahannya baru mencapai 56,5%. Prosesnya akan dikebut pada April mendatang seiring berjalannya kegiatan proyek di semua lokasi.
Meski demikian, dirinya menyampaikan sejauh ini pekerjaan konstruksi sudah berjalan. Namun belum dilakukan serentak. Baru di beberapa lokasi saja yang sudah dikerjakan.
"Kalau konstruksi kan sudah mulai di beberapa titik lokasi," sebutnya.
Total Dana Pembebasan Lahan Capai Rp 9 T
|
Lokasi proyek kereta cepat. Foto: Trio Hamdani/detikFinance
|
Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, proses pembebasan tanah menelan biaya hingga Rp 9 triliun.
"(Biaya pembebasan lahan), total anggarannya Rp 9 triliun," kata Rini.
Dana tersebut tidak menggunakan APBN. Dana tersebut diperoleh dari konsorsium antara BUMN Indonesia dan perusahaan China lewat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Rini menjelaskan saat ini pengadaan tanah tinggal proses musyawarah dalam menetapkan valuasi atau nilai tanah milik warga untuk diambil alih guna kebutuhan proyek Kereta Cepat JKT-BDG.
Halaman 2 dari 6
