Proyek Jalur KA Makkasar-Parepare Dilelang Oktober

Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian akan segera melakukan tender prasarana proyek Jalur Kereta Api Makassar-Parepare. Targetnya tender dilaksanakan pada Oktober mendatang.

"Oktober sudah lelang berarti nanti akan ada operator untuk prasarana. Yang kita KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) kan prasarana bukan sarana," ujar Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, ditemui usai acara Konferensi Kereta Api Nasional 2018 di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kamis (22/3/2018).

Prasarana perkeretaapian yang dimaksud meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Sementara pada Oktober mendatang, sarananya sendiri tidak ikut ditender, seperti peralatan persinyalan, instalasi listrik, maupun peralatan telekomunikasi.

Untuk KPBU prasarana tersebut rencananya akan dijalankan lewat pembayaran ketersediaan layanan availability payment (AP), dengan nilai AP diperkirakan sebesar Rp 300 miliar per tahun (pembayaran mulai tahun ke-4) dengan masa konsesi 20 tahun.

Baca juga: Transportasi Berbasis Kereta Harus Banyak Serap Komponen IKM Lokal

"Kemarin (saat market sounding) yang hadir banyak karena skemanya agak beda ini pakai availability payment. KPBU kan macam-macam ya. Nah ini yang kita pakai mungkin lebih menarik buat investor. Jadi baru awal. Market sounding namanya juga," lanjutnya.

Dari Proyek sepanjang 142 km ini, yang ditawarkan ke investor tidak seluruhnya. Zulfikri menyampaikan hanya sebagian yang akan dilepas ke investor. Sementara itu sepanjang 44 km sudah dibangun dengan mengandalkan APBN.

"Kemarin kebetulan kita tanggal 19 baru melakukan market sounding untuk Makassar-Parepare. Kita tawarkan untuk sebagian diinvestasi swasta," jelasnya.

Baca juga: Kondisi Terkini Proyek yang Pernah Disindir 'Kecebong'

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengundang kurang lebih 150 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan kereta api, operator kereta api, perusahaan pengguna kereta api, lembaga keuangan, pembiayaan, industri pendukung, kontraktor dan konsultan terkait untuk menawarkan proyek ini.

Proyek ini sendiri dilakukan dalam rangka mendukung sasaran pembangunan yang dicanangkan dalam RPJMN melalui pemenuhan target pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019. (zlf/zlf)