.webp)
"Kami sampaikan bahwa dari 147.000 anggota pelaksana konstruksi nasional di Indonesia saat ini semua masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian, apalagi mau Lebaran," ujar Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa usai menemui Wapres JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (28/5/2018).
Rukman menjelaskan dari 16 proyek strategis nasional, seluruhnya dikerjakan oleh BUMN. Contohnya, penugasan BUMN untuk mengerjakan Jalan Tol Lampung-Aceh yang nilainya puluhan triliun. BUMN yang diberi tugas tersebut diperintahkan untuk mencari dana sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, menurut Rukman kontraktor swasta juga mampu mengerjakan proyek strategis nasional tersebut.
"Kita juga mampu, kenapa enggak. Cuma memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ucapnya.
Rukman menyebut 147.000 pelaku konstruksi hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek pemerintah. "1 persen coba dimanfaatkan benar-benar untuk bisa bergabung dengan BUMN itu," tuturnya.
Selain itu, Rukman meminta BUMN yang terlibat dalam pembangunan konstruksi nasional bersinergi dengan para pengusaha di daerah.
Gapensi meminta agar proyek pemerintah yang nilainya di bawah Rp100 miliar diserahkan kepada kontraktor lokal. Sebelumnya, batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara kurang dari Rp50 miliar.
"Limit project yang dari Rp 50 miliar yang kelas menenangah akan dinaikkan jadi Rp 100 miliar. Batasan 100 miliar ini disampaikan Bapak Presiden saat Rapimnas Kadin dan Insya Allah Pak Wapres akan menyampaikan lagi kepada Pak Menteri PU supaya mengimplenetasikan nilai tersebut, supaya memberikan kesempatan kepada pengusaha yang ada di swsata dan daerah. Jadi ada sinergi, jangan BUMN bersinergi dengan anak BUMN, tapi degan swasta, itu harapan kami," jelasnya. (nvl/hns)
