.webp)
Kwarnas merupakan satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional. Lahan tersebut ada di kawasan Taman Wiladatika, Depok, Jawa Barat.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Luhut, mulai sekitar 10.00 WIB, di kantornya, Rabu (11/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Proyek LRT di Rasuna Said Dikebut |
Saksikan juga video 'Prabowo Kritik LRT Mahal, Menhub: Kita Lebih Murah':
Berdasarkan daftar undangan, sejumlah perwakilan dari BUMN juga disertakan dalam rakor membahas LRT. Diantaranya KAI, SMI, Adhi Karya, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan INKA.
Sebelumnya, Luhut mengatakan saat ini masalah lahan 4.300 meter yang digunakan Kwarnas sudah beres. Status lahan tersebut saat ini merupakan milik negara. Nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mengatur masalah tersebut.
"Nggak ada masalah, trasenya beres, yang 4.300 meter, yang lainnya masalah legal kita selesaikan setelah didalami Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Itu status lahannya, lahan pemerintah. Tapi kita lagi mikir kalau nanti aturannya bisa, biar saja dimiliki Pramuka. Biar Ibu Menteri yang tentukan," katanya belum lama ini.
Sementara itu, Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault menegaskan pihaknya akan terus mempertahanakan tanah tersebut. Dia mengatakan pemerintah harus ganti rugi terhadap tanah tersebut karena digunakan sebagai proyek LRT.
"Tanah ini kita pertahanin karena ini tanah pramuka. Tanah ini kan tanah pramuka itu 210 hektar ditambah 19. Itu semuanya tuh tanah pramuka, jadi ini bukan tanah kosong tapi tanah pramuka. Kalau dipakai LRT itu ada penggantian kepada pramuka dong," kata Adhiyaksa di kantor Luhut, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
 |
