Sudah 40%, LRT Jabodebek Operasi 2019?

Progres fisik proyek LRT JabodebekTahap I secara total saat ini sudah mencapai 40%. Angka tersebut merupakan progres hingga akhir Juni, sejak groundbreaking pada September 2015 lalu.

Direktur SDM, Sistem dan Investasi Adhi Karya Agus Karianto menyebutkan, masing-masing, progres lintasan Cawang-Cibubur sebesar 62%, Cawang-Dukuh Atas 26%, dan Cawang-Bekasi Timur 47%.

"Secara keseluruhan sekitar 40 sekian persen. Masing-masing 62% Cawang-Cibubur, kemudian 47% kira-kira yang dari Cawang-Bekasi Timur, Cawang-Dukuh Atas 26%, (progres) per akhir Juni," katanya ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Sebelumnya, pada awal Juni lalu, progres LRT Jabodebek secara keseluruhan tercatat sebesar 39,037%. Masing-masing, lintasan Cawang-Cibubur sebesar 60,28%, Cawang-Dukuh Atas 23,63%, dan Cawang-Bekasi Timur 34,74%.

Pembangunan proyek LRT Jabodebek ditargetkan rampung pada 2019. Lantas, kapan tepatnya dia siap dioperasikan?

PT Adhi Karya (Persero) selaku kontraktor belum bisa bicara banyak soal itu. Hanya saja, Direktur SDM, Sistem dan Investasi Adhi Karya Agus Karianto menjelaskan, sekitar Mei sampai Juni 2019, LRT Jabodebek ditargetkan sudah mulai diuji coba melintas (running test).

"Nah nanti memang setelah Mei-Juni kita sudah mulai running test. Diharapkan seperti itu," katanya ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Uji coba melintas ini kemungkinan dilakukan bertahap. Hal itu jika tidak memungkinkan dilakukan secara keseluruhan.

"Running test mungkin secara bertahap. Kalau tidak bisa secara keseluruhan, paling tidak dari lintas layanan I dan III bisa dilakukan test dulu," sebutnya.

Sementara kapan tepatnya LRT Jabodebek siap beroperasi, dia menyatakan tergantung PT KAI (Persero) selaku operator.

Pembebasan lahan depo LRT Jabodebek di Bekasi Timur hingga kini belum tuntas. Masalahnya, warga yang menempati lahan tersebut keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan.

"Iya kalau depo di Bekasi memang masih ada keberatan atas nilai ganti rugi," kata Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin usai rakor di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Namun, dia tidak mengetahui persis berapa nilai ganti rugi lahan yang diminta oleh warga. Hanya saja, kini musyawarah masih terus dilakukan.

"Masih tahap musyawarah. (Nilai ganti rugi yang diinginkan), saya kebetulan nilai nggak tahu persis ya," sebutnya.

Ditemui di tempat yang sama, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan nilai ganti rugi pembebasan lahan tersebut dikaji ulang.

"Disesuaikan, harus dilihat, dikaji lagi. Infonya mau dilihat lagi," ujarnya.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri, menyampaikan masalah keputusan pembebasan lahan di Kwarnas bakal dibicarakan dalam pertemuan tingkat menteri.

"Nanti diputuskan, katanya ada pertemuan menteri," katanya usai rakor di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Ditemui di lokasi yang sama, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin menyebut itu akan dirapatkan Menko Luhut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

"Status tanahnya nanti akan diputuskan oleh Pak Menteri (Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan), rapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri ATR/BPN," terangnya.

Dia menegaskan, saat ini lahan tersebut memang jelas milik Kwarnas. Ini akan diselesaikan agar lahan tersebut bisa menjadi aset milik negara. Masalah ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

"Ya kalau dari ATR/BPN status tanah memang jelas itu hak pakai atas nama Kwarnas. Kemudian akan menjadi asetnya BMN (barang milik negara), aset Kementerian Keuangan ya, harus ditegaskan dalam bentuk SK (Surat Keputusan)," jelasnya.