Target tersebut tetap dikejar meski pemerintah melakukan evaluasi mengenai komponen bahan baku impor yang tinggi pada setiap proyek strategis nasional itu sendiri.
"Perpres Nomor 56/2018 kan baru diterbitkan dua minggu lalu, dan kami masih fokus untuk mendorong," kata Direktur Program KPPIP Rainer Haryanto saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Rainer menceritakan, pihak KPPIP sampai saat ini masih melakukan evaluasi dan belum menetapkan mana-mana saja PSN yang akan ditunda dan dilanjutkan.
"Yang jelas kalau status PSN dilepas, ini akan jadi proyek tanpa fasilitas PSN dan tidak perlu dimulai konstruksi," jelas dia.
Sebagai informasi, berdasarkan data KPPIP, pada 2016 total PSN 225 proyek ditambah 1 program. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
Hasil evaluasi pada awal 2017, KPPIP menetapkan 15 proyek dikeluarkan dari daftar PSN, dan terdapat 55 proyek tambahan dan 1 program yaitu pengembangan industri pesawat, serta 20 PSN yang selesai.
Sehingga pada 2017 total PSN menjadi 245 dan 2 program tambahan yang tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
Pada awal 2018, pemerintah kembali mengevaluasi PSN. Hasil evaluasi KPPIP menetapkan ada 14 proyek yang dicoret dari daftar, sebanyak 10 proyek yang rampung di akhir 2017. Lalu ada 1 tambahan proyek dan 1 program, sehingga total saat ini ditetapkan 222 PSN dan 3 program tambahan senilai Rp 4.100 triliun.
Saksikan juga video '81 Proyek Strategis akan Rampung di Akhir Pemerintahan Jokowi':
(fdl/fdl)
