.webp)
Menurut Bambang ada tiga hal yang disampaikan pemerintah kepada Jin untuk dipertimbangkan pembiayaannya. Pertama, yakni pemerintah akan menyiapkan daftar proyek yang siap untuk ditawarkan.
Pasalnya, kata Bambang, AIIB memberikan syarat berupa kesiapan proyek baik dari sisi amdal maupun sosial. Dengan begitu, pihaknya bisa langsung melakukan pertemuan teknis untuk mencapai kesepakatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, pemerintah juga menyampaikan fokus sektor yang diinginkan untuk dibiayai oleh AIIB. Kata Bambang, ada dua sektor yang diprioritaskan, yaitu transportasi berbasis rel dan energi terbarukan.
Kedua hal tersebut sedang didorong pemerintah agar pembangunannya bisa dipercepat. Sebab, pemerintah menargetkan di tahun 2025, Indonesia harus menggunakan 23% energi terbarukan.
"Ketiga, kami sampaikan proyek-proyek infrastruktur yang nantinya strukturnya pembiayaannya adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun yang pure swasta atau masuk kategori Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)," imbuh dia.
Lebih lanjut, ia memaparkan langkah tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan pinjaman AIIB yang saat ini masih tergolong kecil.
"Kita memang membahas pipeline yang ada untuk Indonesia. Karena setelah AIIB berdiri beberapa tahun, portofolio pinjaman AIIB ke Indonesia jumlahnya masih relatif kecil," tutupnya.
Sekadar informasi, AIIB telah mendanai 4 proyek di Indonesia senilai US$ 691,5 juta. Rencananya, AIIB juga akan mendanai proyek pengembangan kawasan wisata Mandalika sebesar US$ 260 juta.
Saksikan juga video 'Cerita Jokowi Naik Hercules dan Pentingnya Infrastruktur':
(eds/eds)
