Garap Jalan hingga Bendungan, PUPR Usul Tambah Anggaran Rp 8,7 T

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan tambahan anggaran dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 8,7 triliun. Maka dari pagu yang sebelumnya diusulkan Rp 102 triliun menjadi Rp 110,7 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI hari ini, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9/2018) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan rincian usulan tambahan anggaran tersebut.

Anggaran tersebut akan dialokasikan dalam rangka pencapaian RPJMN sebesar Rp 2,1 triliun, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) Rp 6,7 triliun.

Baca juga: Menteri PUPR Kerahkan 400 Insinyur Muda ke NTB, Ini Tugasnya

Dari tambahan anggaran Rp 2,1 triliun akan dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga senilai Rp 1 triliun, untuk preservasi jalan 9,20 km dalam rangka penanganan Jalan Trans Papua, dan Bts. Kota Serang-Pandeglang. Selanjutnya pembangunan jalan 63,93 km, meliputi perbatasan NTT, Trans Maluku, Kawasan Wisata, Likupang, Labuhan Bajo dan Lingkar Nias.

Berikutnya jembatan sepanjang 428,16 m, yaitu Jembatan Perbatasan NTT dan Trans Papua. Lalu Jalan Bebas Hambatan 1,50 km yang merupakan lanjutan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan-Samarinda.

Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi tambahan sebesar Rp 272 miliar, untuk pembangunan SPAM dengan total kapasitas 276 m3/detik, dengan rincian SPAM KSPN Tanjung Lesung, SPAM KSPN Tanjung Kelayang, SPAM Regional Keburejo, SPAM Reg. Petanglong, SPAM Desa Rawan Air (Sulteng dan NTT).

Baca juga: Jurus Pemerintah Percepat Pembangunan 78.000 Rumah di NTB

Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi tambahan senilai Rp 822 miliar, untuk pengendalian banjir 4,1 km, pengamanan abrasi pantai 0,35 km, pembangunan bendung dan jaringan irigasi 500 hektar, dan pembangunan tanggul penahan lumpur Sidoarjo 500 meter.

Sementara itu, usulan tambahan alokasi sebesar Rp 6,7 triliun untuk penguatan SDM, rinciannya untuk prasarana pendidikan Rp 6,5 triliun, dan pendidikan vokasi Rp 32 miliar.

Proyek PUPR tak ditunda

Sementara itu, pemerintah terpaksa harus menunda beberapa proyek infrastruktur untuk membatasi impor bahan baku karena harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat (AS). Hal itu menyikapi pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Lantas, bagaimana dengan proyek infrastruktur yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)?

"Yang di PU itu kan karena TKDN-nya (tingkat komponen dalam negeri) sudah tinggi, jadi nggak ada (penundaan)," kata Basuki

Basuki memastikan proyek infrastruktur Kementerian PUPR tidak kena penundaan. Hal itu diketahuinya karena ikut dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar membahas penundaan proyek infrastruktur itu.

"Kan saya datang juga tuh ratasnya, jadi nggak ada," paparnya.

Basuki menyampaikan komponen dalam negeri yang digunakan untuk pengerjaan proyek PUPR sudah tinggi, misalnya proyek bendungan.
(ara/ara)