Kamis, 20 Sep 2018 19:55 WIB
Jembatan Tol Suramadu Mau Digratiskan, Pengamat: Sebaiknya Tidak
Foto: Kementerian PUPR
Jakarta - Pemerintah berencana mengubah status jembatan tol Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi jembatan non tol. Dengan demikian, masyarakat nantinya tak lagi dikenakan tarif untuk melewati jembatan sepanjang 5,4 km itu alias gratis.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo berpendapat, hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Pasalnya, dengan demikian APBN akan kembali mendapatkan beban karena harus membayar biaya pengelolaan jembatan.
"Sebaiknya tidak. Harus dilihat komposisi dana APBN nya. Yang mengelola siapa? Kalau gratis, memang pemerintah punya dana untuk perawatan? Kecuali untuk urusan politik, ya terserah," katanya kepada detikFinance saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
Hal yang sama diungkapkan oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Anggota masyarakat transportasi Indonesia tersebut menilai pembebasan tarif jembatan tol tersebut akan membebani APBN.
Lagi pula, meskipun dana investasi bersumber dari APBN, namun hal tersebut dirasa membuang-buang potensi investasi yang sudah dilakukan. Pemerintah dirasa lebih baik menyediakan fasilitas bus murah bagi masyarakat untuk melewati jembatan tersebut dibanding membebastarifkan.
"Harus bayar. Tol itu jalan berbayar. Kalau mau murah gunakan angkutan umum. Kalau naik mobil pribadi, itu orang kaya yang tidak perlu disubsidi. Mestinya, warga minta pada Pak Jokowi, sediakan bus umum murah bersubsidi yang lewat Tol Suramadu," ungkapnya.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto sendiri mengatakan saat ini rencana tersebut sedang dalam tahap pembahasan dan penyusunan payung hukum. Perhitungan pengembalian investasi dari dana APBN yang sudah digelontorkan pun juga dalam estimasi.
"Ini yang masih dalam perhitungan. Kalau itu dibebankan menjadi non tol, kita juga harus memikirkan bagaimana pemeliharaannya. Sekarang kan sudah waktunya kita memikirkan pemeliharaannya," jelas dia.
(eds/fdl)
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo berpendapat, hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Pasalnya, dengan demikian APBN akan kembali mendapatkan beban karena harus membayar biaya pengelolaan jembatan.
"Sebaiknya tidak. Harus dilihat komposisi dana APBN nya. Yang mengelola siapa? Kalau gratis, memang pemerintah punya dana untuk perawatan? Kecuali untuk urusan politik, ya terserah," katanya kepada detikFinance saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
Hal yang sama diungkapkan oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Anggota masyarakat transportasi Indonesia tersebut menilai pembebasan tarif jembatan tol tersebut akan membebani APBN.
Lagi pula, meskipun dana investasi bersumber dari APBN, namun hal tersebut dirasa membuang-buang potensi investasi yang sudah dilakukan. Pemerintah dirasa lebih baik menyediakan fasilitas bus murah bagi masyarakat untuk melewati jembatan tersebut dibanding membebastarifkan.
"Harus bayar. Tol itu jalan berbayar. Kalau mau murah gunakan angkutan umum. Kalau naik mobil pribadi, itu orang kaya yang tidak perlu disubsidi. Mestinya, warga minta pada Pak Jokowi, sediakan bus umum murah bersubsidi yang lewat Tol Suramadu," ungkapnya.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto sendiri mengatakan saat ini rencana tersebut sedang dalam tahap pembahasan dan penyusunan payung hukum. Perhitungan pengembalian investasi dari dana APBN yang sudah digelontorkan pun juga dalam estimasi.
"Ini yang masih dalam perhitungan. Kalau itu dibebankan menjadi non tol, kita juga harus memikirkan bagaimana pemeliharaannya. Sekarang kan sudah waktunya kita memikirkan pemeliharaannya," jelas dia.
