Follow detikFinance
Jumat, 19 Okt 2018 18:01 WIB

RI Urutan ke-2 Dunia BAB Sembarangan, Menteri PU: Prasarana Kurang

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Istimewa Foto: Istimewa
Jakarta - Indonesia menempati urutan kedua penyumbang buang air besar (BAB) sembarangan terbanyak di dunia, atau satu peringkat di atas India. Hal tersebut diketahui dari data UNICEF pada tahun 2012 yang menyebut 1,1 miliar orang di dunia masih BAB sembarangan, di mana Indonesia menyumbang 63 juta orang di antaranya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui dari pihaknya selaku penyedia pra sarana sanitasi belum menuntaskan permasalahan tersebut. Terutama di daerah pedesaan.

"Jadi kita memang masih harus terus, terutama di pedesaan. Kalau mereka mau komunal (umum) pasti lebih cepat, tapi ini maunya individual. Jadi memang prasarananya masih kurang," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Namun menurutnya, perilaku higienis dan menjaga sanitasi lebih banyak berpengaruh terhadap kejadian ini. Bahkan ada daerah-daerah yang sudah cukup maju prasarananya, namun tetap saja masih ada budaya BAB sembarangan.


"Di Tangerang sini itu dia buang air sembarangan. Kita bikinkan komunal MCK, nggak dipakai tuh. Jadi memang bukan hanya pra sarana fisik yang disiapkan, tapi juga budaya. Dulu di saluran Kalimalang itu orang sering nongkrong di situ, tapi sekarang kita bersihin. Makanya mereka juga cuci tangan harus dibikin programnya," kata Basuki.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR memiliki program yang dinamakan 100-0-100 guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui Ditjen Cipta Karya, program 100-0-100 itu menargetkan pada tahun 2019 permukiman harus memenuhi standar 100% akses air minum, 0% persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase).

Namun target ini termasuk ke dalam program yang sulit tercapai oleh pemerintah oleh karena sejumlah kendala. Salah satunya karena dianggap kurang mendapat dukungan pemerintah daerah.

(eds/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed