Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui dari pihaknya selaku penyedia pra sarana sanitasi belum menuntaskan permasalahan tersebut. Terutama di daerah pedesaan.
"Jadi kita memang masih harus terus, terutama di pedesaan. Kalau mereka mau komunal (umum) pasti lebih cepat, tapi ini maunya individual. Jadi memang prasarananya masih kurang," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (19/10/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Tangerang sini itu dia buang air sembarangan. Kita bikinkan komunal MCK, nggak dipakai tuh. Jadi memang bukan hanya pra sarana fisik yang disiapkan, tapi juga budaya. Dulu di saluran Kalimalang itu orang sering nongkrong di situ, tapi sekarang kita bersihin. Makanya mereka juga cuci tangan harus dibikin programnya," kata Basuki.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR memiliki program yang dinamakan 100-0-100 guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui Ditjen Cipta Karya, program 100-0-100 itu menargetkan pada tahun 2019 permukiman harus memenuhi standar 100% akses air minum, 0% persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase).
Namun target ini termasuk ke dalam program yang sulit tercapai oleh pemerintah oleh karena sejumlah kendala. Salah satunya karena dianggap kurang mendapat dukungan pemerintah daerah.











































