Follow detikFinance
Senin, 22 Okt 2018 16:44 WIB

4 Tahun Jokowi-JK

4 Tahun Jokowi Bangun Infrastruktur, BPK: Tak Ada yang Mangkrak

Danang Sugianto - detikFinance
4 tahun Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, jalan Trans Papua tembus 908,8 km selama 2015-2018. Foto: Hendra Kusuma 4 tahun Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, jalan Trans Papua tembus 908,8 km selama 2015-2018. Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal sangat fokus dalam pembangunan infrastruktur. Cukup banyak dana yang dianggarkan khususnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lalu bagaimana pertanggungjawabannya.

Menurut data yang dimiliki BPK, total anggaran dari Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan perumahan dari 2015 sampai 2017 sebesar Rp 315,06 triliun. Dari angka itu yang sudah terealisasi mencapai Rp 282,67 triliun.

"Kita harus jujur program infrastruktur kita luar biasa masif. Silakan melihat di perbatasan, dulunya di Papua itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Tidak ada infrastruktur yang mangkrak," kata Anggota IV BPK, Rizal Djalil di Gedung BPK, Senin (22/10/2018).

Jika dirinci lebih jauh, Ditjen Bina Marga mendapatkan total anggaran selama 3 tahun kemarin paling besar yakni Rp 143,98 triliun. Dari angka itu yang sudah terealisasi Rp 130,01 triliun.

Lalu Ditjen SDA mendapatkan total anggaran Rp 92,66 triliun dan sudah direalisasikan Rp 83 triliun. Sementara Ditjen Cipta Karya mendapatkan anggaran Rp 54,39 triliun dan sudah terealisasikan Rp 47,78 triliun.

Sedangkan Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan anggaran Rp 24,02 triliun dan sudah teralisasikan sebesar Rp 21,84 triliun.

"Proyek infrastruktur yang diperiksa BPK adalah proyek yang menggunakan uang negara atau APBN. Hasilnya boleh dikatakan dilakukan dengan baik namun dengan beberapa catatan," tambahnya.

BPK sendiri selain melakukan pemeriksaan keuangan juga memberikan rekomendasi atau catatan. Rizal menjelaskan misalnya jika membangun infrastruktur harus memikirkan kepentingan masyarakat setempat.

"Misalnya seperti di Brebes Selatan ada masukan dari masyarakat supaya dibuat pembatas jalan, agar tidaj terjadi kecelakaan. Jadi ada aspek masyarakat setempat dan pengguna jalan. Kedua program bendungan, kami memberi catatan supaya lahan di sekitar hulu harus dipelihara. Apabila tidak maka akan berpengaruh pada debit airnya," terang Rizal. (das/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed