RI Butuh Banyak Infrastruktur, Bagaimana Pembiayaannya?

Dana Aditiasari - detikFinance
Kamis, 29 Nov 2018 16:46 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membangun infrastruktur. Ratusan triliun rupiah mengalir untuk membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan hingga bendungan.

Untuk mendukung terlaksananya pembangunan tersebut, pemerintah tak bisa bergerak sendiri dan hanya mengandalkan pendanaan negara yang jumlahnya sangat terbatas.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengatakan bahwa Pemerintah melalui kementerian keuangan terus berinovasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur.


Pemerintah memiliki inovasi regulasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterlibatan swasta, yaitu antara lain Viability Gap Funding (VGF), Project Development Fund, dan berbagai pembiayaan infrastruktur melalui instrumen seperti pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menurutnya, dengan inovasi pada bidang struktur pembiayaan ini efektif menarik swasta dalam pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi, PT PII sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan diberikan mandat untuk melakukan penjaminan dalam proyek berskema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sampai dengan 2018, PT PII telah memberikan penjaminan atas 16 proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Proyek-proyek tersebut yaitu satu proyek PLTU Batang, 10 Proyek Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta - Cikampek II Elevated, Krian- Legundi - Bunder -Manyar, Cileunyi -Sumedang-Dawuan, Serang-Panimbang, Probolinggo -Banyuwangi dan Jakarta -Cikampek II Sisi Selatan), 2 Proyek Air Minum (SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung), dan 3 Proyek Telekomunikasi (Seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur) dengan total nilai proyek Rp 176 triliun.

"Dengan seluruh proyek yang telah dijamin, PT PII diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia," tegas dia dalam keterangannya, Kamis (29/11/2018).

Bangun Infrastruktur Bukan Hobi, Tapi Kebutuhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan itu dilakukan pemerintah bukan untuk pamer kinerja atau sekedar hobi, tapi karena infrastruktur di Indonesia perlu ditingkatkan.

"Membangun infrastruktur bukan kemewahan atau hobi, tapi ini kebutuhan. Ini bukan fancy idea, ini yang dibutuhkan negara dengan 250 juta penduduk dan belasan ribu pulau," tuturnya dalam acara Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu.

Menurut Sri Mulyani infrastruktur Indonesia juga jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, bahkan kalah dengan Thailand yang waktu 1997 menjadi awal krisis ekonomi di Asia.

"Thailand sekarang sangat maju infrastrukturnya. Indonesia sangat tertinggal dan stagnan. Sementara perkembangan ekonomi terus berlanjut. Kami sadar kami salah," tuturnya.


Dia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi terus digenjot tanpa memikirkan ketersediaan infrastruktur, maka biaya-biaya akan semakin mahal. Ujungnya pertumbuhan ekonomi akan melambat.


Tonton juga 'Pemerintah Goda Investor Biayai Proyek Infrastruktur Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]

RI Butuh Banyak Infrastruktur, Bagaimana Pembiayaannya?
(dna/zlf)