Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (4/12/2018), pemerintah menyesalkan peristiwa ini karena pembangunan jalan dan jembatan tersebut untuk menunjang konektivitas dan menekan biaya logistik.
"Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mamugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua," bunyi keterangan tertulis kementerian PUPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar. Saat ini, 11 jembatan dalam proses pembangunan dan 3 sisanya dimulai pada 2019.
21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar di mana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi).
9 jembatan sedang dalam pelaksanaan yaitu, Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora. Sejak 4 bulan yang lalu proyek tersebut telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius.
Sementara itu ada 7 jembatan mulai digarap pada 2019.
"Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%," sebut keterangan tertulis Kementerian PUPR.
Menimbang peristiwa penembakan ini, maka proyek pembangunan jembatan dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri.
"Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua," jelas Kementerian PUPR. (hns/hns)