.webp)
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan jalur tol Batang-Semarang akan bisa dilalui dan beroperasi jelang akhir tahun mendatang.
Hal itu disampaikannya saat menjajal jalan tol dari Semarang menuju ke Kabupaten Batang. Perjalanan via jalur tol ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur tol untuk menghadapi libur panjang akhir tahun yakni Nataru atau natal dan tahun baru mendatang.
"Tadi saya me-review jalan tol dari Semarang untuk melihat apakah sudah bisa terselesaikan sebelum akhir tahun ini, karena Bapak Presiden akan meresmikan," kata Rini Soemarno di sela-sela peninjauan jalan tol, Selasa (4/12/2018).
Rini berharap pekerjaan di jalur tol yang belum kelar, yakni yang masuk ke wilayah Semarang bisa segera tuntas.
"Alhamdulillah progresnya bagus sebelum akhir tahun bisa berjalan. Yang masih kurang tadi di Semarang yang terowongan itu kan di atasnya ada jalan yang harus dibangun itu," kata Rini Soemarno.
Untuk pekerjaan itu, Menteri BUMN memastikan pada pihak pengembang untuk dapat terselesaikan dalam kurun waktu dua pekan lamanya.
"Kelihatannya nanti final lah. Tadi dikatakan (pelaksana proyek tol Semarang) dalam dua minggu ini dapat terselesaikan," Ujar Rini Soemarno.
Dalam akhir tahun ini dipastikan Menteri BUMN jalur tol trans jawa, Jakarta-Semarang sudah beroperasi penuh.
"Jalur tol (Batang), akhir tahun bisa operasional," jelasnya.
Sementara itu saat disinggung jalur tol yang dioperasionalkan tersebut gratis apa sudah dikenakan tarif, Rini Soemarno hanya tersenyum.
"Ya, beroperasional dulu, Mas. Soal tarif nanti," jelas Rini Soemarno.
Sementara itu, terkait usulan Pemkab Batang, adanya Transit Oriented Development ( TOD ) yang ditawarkan Bupati Batang Wihaji menurut Sri Soemarno telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.
Menurut Bupati Batang Wihaji di hadapan Menteri BUMN, TOD merupakan penambahan rest area yang berada di KM 390 yang letaknya berada di Celong Kecamatan Banyuputih. Pihaknya selain menawarkan rest area juga menawarkan wisata laut di Kabupaten Batang. Namun terkait itu terkendala dengan kepemilikan tanah.
"Tanahnya milik PT.PN 9 di bawah Kementrian BUMN namun yang mengijinkan Kementrian PUPR," Kata Wihaji.
