Tambahan Pengamanan Proyek Trans Papua Diserahkan ke Polri dan TNI
Ilustrasi/Foto: BP Jalan Nasional XVII Manokwari
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan penembakan ke 31 pekerja proyek jembatan di Trans Papua. Proyek itu tepatnya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga.
Lantas dengan adanya insiden ini, apakah pengamanan untuk Trans Papua akan ditambah?
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur pemerintah terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Soal tambahan pengamanan, Basuki menyerahkannya kepada kedua lembaga tersebut.
"Itu nanti Pak Panglima dan Kapolri yang menjawab," kata Basuki di Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Basuki menjelaskan, untuk pekerjaan awal atau membuka jalan biasanya pemerintah melibatkan TNI. Setelah itu, pekerjaan lain menyusul.
"Kalau yang mengerjakan awal saja, kayak perbatasan Kalimantan TNI semua yang buka, tapi di belakangnya Kementerian PUPR," katanya.
Kemudian, di titik-titik yang rawan, maka proyek tersebut masih akan dikawal.
"Di daerah tertentu ya, tidak semuanya di Papua rawan, enggak," tambahnya.
Khusus di Kali Yigi dan Aurak yang merupakan bagian pekerjaan PT Istaka Karya, menurut Basuki, mulanya bukan wilayah rawan. Sebab itu, dia tak menduga penembakan itu terjadi.
"Yang untuk Istaka ya (tidak rawan), untuk Brantas kan dihentikan," tutupnya.
