.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya ingin memaksimalkan skema KPBU pada dua pelabuhan tersebut. Hal ini dapat memberikan kelonggaran anggaran yang bisa digunakan untuk membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan perintis di Indonesia.
"Kita ingin bahwa pelabuhan medium size ini tidak lagi dibiayai pemerintah, tapi dibiayai dengan konsep konsesi. Dengan skema KPBU, bukan penjualan lho," kata Budi Karya yang ditemui pada acara acara Seminar Tingkat Tinggi, Indonesia Global Maritime Fulcrum, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (13/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Membangun Infrastruktur Tanpa Utang? |
Budi Karya menilai dengan skema KPBU, anggaran yang seharusnya digunakan untuk dua pelabuhan tersebut bisa dialokasikan ke keperluan lain. "Uang itu bisa kita lakukan untuk membangun pelabuhan perintis di daerah yang lainnya," katanya.
Lebih lanjut Budi Karya menilai daerah Sulawesi memiliki potensi jalur dagang yang bagus. Dengan adanya skema KPBU yang membantu pembangunan dua pelabuhan disana, dapat meningkatkan efektifitas jalur perdagangan.
"Disana itu trafficnya bagus sekali namun belum efektif. Kita ingin sekali level of service mereka menjadi lebih baik dan efisien, karena disana itu banyak pelabuhan yang masih kurang efisien harus nunggu berhari hari, karena kurang dermaga, kurang crane," ungkap Budi Karya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah mulai menerapkan skema pembiayan kreatif untuk pembangunan infrastruktur di RI. Dengan sekama pembiayaan itu, pembangunan infrastruktur tak lagi membebani keuangan negara.
Harapannya, beban keuangan negara bisa turun dan pemerintah tak perlu lagi menarik utang baru untuk pembiayaan infrastruktur nasional. Salah satu skema yang diterapkan adalah skema KPBU seperti yang digunakan dalam proyek pembangunan pelabuhan di atas.
(dna/dna)
