Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry TZ menerangkan, pembangunan Tol Cipali menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan begitu, badan usaha yakni PT Lintas Marga Sedaya sebagai pemilik konsesi yang bertugas mencari pembiayaan, salah satunya dari utang.
Herry bilang, skema ini juga berlaku pada tol lain seperti Tol Jakarta-Cikampek Elevated dan Semarang-Batang. Tol ini menggunakan skema KPBU dan dibiayai dengan utang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herry melanjutkan, untuk Tol Cipali, badan usaha mendapat pembiayaan dari sindikasi perbankan dengan porsi 70% dari total investasi.
"Dia yang bangun terlebih dahulu, artinya harus cari uangnya si badan usaha tadi, uangnya dari mana 30% modal sendiri, umumnya modal sendiri 30%, 70% dari utang. Dari mana? Dari sindikasi perbankan, kalo Cikopo dari BCA, bank pembangunan daerah, macam-macam, yang lain juga sama seperti kemarin Japek Elevated ada Mandiri, BNI bareng-bareng. 70% dari utang, 30% dari si pemegang saham BUJT tersebut," jelasnya.
Herry mengungkapkan, skema kerja sama dengan badan usaha tersebut yang membuat pembangunan Tol Trans Jawa cepat tersambung.
"Makanya bisa nyelesain Trans Jawa kemarin. Kenapa bisa selesai, karena konsepnya seperti Cikopo, kalau tidak seperti itu pemerintah harus utang, kan nggak dilakukan, yang utang badan usaha, bukan pemerintah," tutupnya.
Sebagai informasi, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan, tidak akan bergantung dengan utang jika terpilih menjadi wakil presiden. Dia mengklaim, pembangunan Tol Cipali sendiri bebas utang.
"Bisa (tanpa utang), saya membangun Cikopo-Palimanan 116 kilomoter tanpa utang sama sekali," kata Sandi usai berdialog dengan pelaku UMKM di Foodcourt Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa (1/1/2019).