.webp)
"Bisa (tanpa utang), saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali," kata Sandi usai berdialog dengan pelaku UMKM di Foodcourt Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa (1/1/2019).
Sandi kemudian menjelaskan, pemerintah tak bisa menerapkan hal tersebut lantaran kebijakan yang diambil lebih berpihak pada penambahan utang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prabowo-Sandi akan fokus kemitraan pemerintah dengan badan usaha, kita membangun infrastruktur kita boleh, tapi kita libatkan dunia usaha. Kita libatkan semua pemangku kepentingan supaya tidak memberatkan pembiayaan negara," kata Sandi.
Lantas, benarkah Tol Cipali dibangun tanpa utang? Bagaimana respons pemerintah? Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance:
Tol Cipali Dibangun Pakai Utang Bank
|
Foto: dok. BCA
|
"Jalan tol ini dijadwalkan untuk rampung pada bulan September 2014," kata Presiden Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya (LMS) yang merupakan pemegang konsesi, Muhammad Fadzil saat groundbreaking.
LMS sendiri merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan perusahaan Malaysia, Plus Expressways Berhard 55% dan PT Bashkara Utama Sedaya (BUS) sebanyak 45%. Sementara, BUS merupakan konsorsium terdiri dari PT Interra Indo Resources, PT Bukaka Teknik Utama, dan PT Baskhara Lokabuana.
Interra Indo Resources merupakan anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) di mana Sandi memegang sebagian saham perusahaan tersebut. Dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Sandi masih memegang saham sekitar 24%.
Lebih lanjut, pembangunan tol ini berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang diamandemen pada 27 Oktober 2011. Total nilai investasi tol sebesar Rp 12,56 triliun dengan masa konsesi 35 tahun. Pendanaan tol berasal dari modal sendiri sebanyak 30% dan pinjaman sindikasi perbankan yang dipimpin oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
Pada Juni 2013, LMS mendapat pencairan kredit perbankan sebesar Rp 1 triliun. Pencairan tersebut merupakan tahap pertama yang merupakan bagian dari sindikasi 22 bank dipimpin BCA dan Bank DKI dengan komitmen pinjaman Rp 8,8 triliun.
Muhammad Fadzil mengatakan, pinjaman ini merupakan komitmen untuk mempercepat pembangunan Tol Cipali. Tol ini pun diharapkan rampung pada 2015 atau mundur dari target awal September 2014.
"Kami menyadari bahwa proyek Tol Cipali ini sangat strategis untuk mendorong ekonomi nasional dan menciptakan manfaat ekonomi yang tinggi bagi masyarakat di sekitar proyek tol. Oleh karena itu, kami berharap dukungan seluruh pihak agar pembangunan ini dapat segera selesai," kata Fadzil dalam keterangan tertulis 26 Juni 2013.
Kemudian, tol ini rampung dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Juni 2015. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Abdul Gani Ghazali saat itu menyebut, nilai investasi tol bengkak sekitar Rp 1 triliun. Kenaikan nilai investasi ini disebabkan adanya perubahan rute dalam pelaksanaan pembagunan. Sebab, ada bidang tanah yang tidak bisa dibebaskan sehingga mesti mencari rute alternatif.
"Investasi yang ditelan untuk jalan tol ini hampir Rp 13,7 triliun. Awalnya hanya Rp 12,7 triliun," katanya usai peremian di Pintu Tol Cikopo, Purwakarta.
Sandi Jual Saham di Tol Cipali 2017
|
Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom
|
Sandi memiliki Tol Cipali secara tidak langsung lewat PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). Lewat anak usaha Saratoga, PT Interra Indo Resources (IIR) membentuk perusahaan patungan bernama PT Baskhara Utama Sedaya (BUS) dan melahirkan PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pemilik konsesi Tol Cipali.
Mengutip keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (2/1/2018), Saratoga melaporkan penjualan saham BUS ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI tanggal 18 Januari 2017.
"BUS merupakan pemegang 45% (empat puluh lima persen) saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS) yang merupakan perusahaan pemilik konsesi ruas jalan tol Cikopo-Palimanan," kata Kepala Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan Saratoga Investama Sedaya, Sandi Rahaju.
Kepemilikan tersebut dilepas ke PT Astratel Nusantara yang merupakan anak usaha Grup Astra.
"Berdasarkan dokumen transaksi tertanggal 17 Januari 2017, perseroan selaku penjual melakukan satu paket transaksi penjualan kepada PT Astratel Nusantara selaku pembeli, berupa (i) pengalihan atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham dalam PT Baskhara Utama Sedaya (BUS) yang dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan melalui anak perusahaannya, PT Interra Indo Resources (IIR), dan (ii) pengalihan piutang konversi perseroan terhadap BUS, dengan total nilai sebesar Rp 900.110.151.457 (transaksi)," jelasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan laman BEI, Sandi saat ini masih memegang saham Saratoga sebanyak 24,002%. Pemegang saham yang lain dengan kepemilikan di atas 5% yakni Edwin Soeryadaya 31,044%, PT Unitras Pertama 31,044%.
PUPR Buka Suara: Pemerintah Tidak Utang
|
Foto: Soedirman Wamad
|
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry TZ menerangkan, penyediaan infrastruktur termasuk Tol Cipali merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki berbagai cara untuk mewujudkan infrastruktur tol, termasuk menggandeng badan usaha.
Herry mengatakan, untuk Tol Cipali pemerintah memang tidak berutang. Dia bilang, yang utang ialah badan usaha yakni PT Lintas Marga Sedaya (LMS).
"Yang dibangun sekarang bebas utang seperti Cikopo, misal Japek Elevated, itu bebas (utang) pemerintahnya, tapi utangnya ke badan usaha," kata dia kepada detikFinance, Rabu (2/1/2019).
"Pemerintah nggak utang, yang utang badan usahanya, Semarang-Batang yang utang PT Jasa Marga Semarang Batang bukan pemerintah," sambungnya.
Dia mengatakan, badan usaha nantinya akan mendapat pengembalian investasi saat tol beroperasi.
"Menyediakan infrastruktur kewajiban pemerintah, cuma caranya apakah dibangun langsung, atau kerjasama pemerintah badan usaha. Kalau kerjasama pemerintah badan usaha yang bangun duluan badan usaha, nggak perlu ada uang baru bangun. Bangun dulu baru dibayar dengan prospek pendapatannya, kita bisa bangun lebih banyak dengan cara itu dibanding APBN, pinjaman dulu, dapatnya (tol) juga sedikit karena nggak ada leverage," jelasnya.
Dia bilang, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha inilah yang membuat tol Trans Jawa cepat tersambung. Dia bilang, skema Tol Cipali telah diterapkan di ruas tol lain.
"Makanya bisa nyelesaian Trans Jawa kemarin. Kenapa bisa selesai, karena konsepnya seperti Cikopo, kalau tidak seperti itu pemerintah harus utang, kan nggak dilakukan, yang utang badan usaha, bukan pemerintah," terangnya.
Timses Jokowi Sebut Sandi Berani Bohong
|
Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
|
"Awal tahun 2019, Cawapres Sandiaga Uno sudah berani bicara bohong. Dia mengatakan bahwa proyek pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan, Jawa Barat, dibangun tanpa utang sama sekali," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/1/2019).
Berdasarkan data, dana pembangunan tol ini antara lain dibiayai sindikasai 22 perbankan dan keuangan yang memasok Rp 8,8 triliun ke PT Lintas Marga Sedaya. PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) perusahaan yang sebagian sahamnya dipegang Sandiaga, punya saham bersama perusahan Malaysia di tol tersebut.
Dalam sindikasi itu, Bank Central Asia (BCA) dan Bank DKI menjadi kreditor terbesar sehingga menjadi pemimpin sindikasi tersebut. BCA mengucurkan Rp 3,3 triliun, sementara Bank DKI mengucurkan Rp 2,06 triliun.
"Apakah kucuran dana dari perbankan itu bukan utang?" Tanyanya.
Ia mengatakan, skema utang seperti ini biasa dalam pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan Public Private Partnership (PPP). Menurutnya, model seperti ini dalam pembangunan infrastruktur sudah dijalankan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hal tersebut berlaku hampir semua proyek jalan tol di Jawa, tidak dengan utang pemerintah tapi dengan skema seperti ini. Sekali lagi ini menunjukkan Sandi tidak punya data," jelasnya.
"Sandi mengulang-ulang sandiwara soal harga bahan pokok dan lapangan. Faktanya harga stabil bahkan pas Natal dan Tahun Baru. Pengangguran terbuka menurun justru di era Jokowi. Ini sandiwara sandi yang kasetnya diputar terus menerus," tutupnya.
Sandi Beri Penjelasan
|
Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
|
"Saya sudah menunjukan membangun jalan Tol Cikopo-Palimanan tanpa membebani utang negara. Itu semua dilakukan dengan kemitraan yang kita lakukan dengan sistem konsesi. Dibangun oleh swasta bekerjasama dengan konsorsium internasional dan itu sudah terbukti terlaksana," kata Sandiaga usai membesuk Kades Sampangagung, Kutorejo Suhartono di Lapas Klas IIB Mojokerto, Rabu (2/1/2019).
Sandiaga mengakui sistem pembangunan jalan tol tersebut sudah diterapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo. Hanya saja, menurut dia, selama ini sistem pembangunan tol tanpa membebani keuangan negara itu belum diterapkan secara maksimal.
"Alhamdulillah itu sekarang menurut Bu Sri Mulyani dan Pak Darmin adalah salah satu pola, tapi belum dimaksimalkan pada pemerintahan sekarang. Di bawah Prabowo-Sandi kami ingin lebih maksimalkan karena kami tidak ingin menumpuk utang yang semakin berat. Karena sekarang setiap anak kecil di Indonesia sudah menanggung utang Rp 13 juta," terangnya.
Upaya maksimalisasi yang akan dilakukan Sandiaga jika terpilih di Pilpres 2019 nanti antara lain dengan membuat sistem kemitraan antara pemerintah dengan badan usaha, sistem konsesi, dan sistem availability payment.
Dia mengakui sistem itu sudah banyak diterapkan sebelumnya. Dia menjamin jika sistem tersebut diterapkan, negara tidak perlu mengeluarkan dana untuk membangun jalan tol.
"Negara tidak keluar duit, negara tentunya hanya hadir sebagai regulator. Dan itu sudah dilakukan, banyak sekali yang sudah menggunakan sistem itu. Di beberapa jalan tol sudah dilakukan seperti itu," tutup Sandi.
Halaman 2 dari 6
