Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 09 Jan 2019 17:19 WIB

Sri Mulyani Sebut Pembangunan Infrastruktur Jokowi Melanjutkan SBY

Hendra Kusuma - detikFinance
Menkeu Sri Mulyani Indrawati/Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati/Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan
Jakarta - Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin pemerintahan kabinet kerja tidak lepas dari peran Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintahan kabinet kerja gencar membangun infrastruktur karena sudah ada rancangannya semasa SBY masih menjadi presiden.


Dengan kata lain, kata Sri Mulyani pembangunan infrastruktur di era Jokowi merupakan langkah lanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

"Di zaman SBY juga punya blue print konektivitas, di zaman Pak Jokowi itu melanjutkan sebetulnya," kata Sri Mulyani dalam acara outlook perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta kemarin, ditulis Rabu (9/1/2019).

Menurut Sri Mulyani, gencarnya pembangunan infrastruktur di zaman pemerintahan Jokowi juga demi mengejar ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN.


Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fondasi bagi pemerintahan kabinet kerja yang pada 2019 fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Jadi isntrumen APBN, fiskal kita mendorong dan ikut membantu prioritas pembangunan nasional fokusnya SDM, namun infrastruktur tidak berarti berhenti, yang sudah dilakukan 4 tahun itu untuk kejar ketertinggalan kita dibandingkan ASEAN," kata dia.

"Anda seirng ke Singapura, Thailand, Bangkok, Malaysia, wah kita kalah. Di Bangkok punya sentral station kayak di New York, kalau kita buat MRT saja lihat lah," tambahnya.


Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan, pada saat kabinet kerja mulai menjalankan pemerintahan maka hal yang pertama dilakukan untuk membangun infrastruktur yang sempat tertunda realisasinya ini dengan merumuskan berbagai skema demi mewujudkan blue print yang sudah ada sebelumnya.

"Itu dengan APBN juga APBD serta KPBU yang gunakan BUMN plus private sector, baik menggunakan loan maupun equity fianancing. Itu yang dilakukan instrumen fiskal kita mensukseskan prioritas nasional," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (hek/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed