Hal itu pun mendapatkan tanggapan dari PT Adhi Karya Tbk, salah satu BUMN Karya yang cukup banyak menggarap proyek besar. Salah satu proyek besar yang ditangani adalah LRT Jabodebek.
Menurut Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto, penugasan proyek yang diberikan kepada BUMN karya cukup berat. Belum tentu semua kontraktor swasta mampu menanganinya.
"Ini penugasan. Sekarang bayangkan apakah teman-teman swasta ada yang mau ditugaskan seperti kami? Kami melakukan desain, merangcang, membangun dan membiayai sendiri lebih dulu," tuturnya kepada detikFinance.
Budi mencontohkan, proyek LRT Jabodebek yang digarapnya dipandang tak mudah untuk dilakukan. Perusahaan harus rela merogoh kocek yang cukup dalam dulu untuk menggarapnya.
"Proyek LRT waktu rencana awal didanai APBN. Kemudian oleh Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, akhirnya diputuskan didanai melalui KAI. Tapi kami biayai sendiri dulu. Contohnya kami sudah belanja Rp 12 triliun, tapi baru dibayar Rp 6 triliun. Apa teman-teman swasta ada yang mau seperti itu?" ujarnya.
Baginya, BUMN memang dibentuk untuk menggarap proyek-proyek yang sulit digarap oleh swasta dengan alasan tidak punya nilai keekonomian. Sementara tugas BUMN memang merupakan agen pemerintah yang harus mau menjalankan proyek yang berat.
"Pak Presiden arahannya, proyek infrastruktur kalau swasta mau silahkan, jadi didahulukan. Tapi kalau tidak ada yang mau diserahkan ke BUMN, kalau BUMN sudah tidak sanggup baru ditangani dengan APBN," tambahnya.
Dalam proyek LRT Jabodebek, Adhi Karya juga ditugaskan untuk melakukan investasi, meskipun proyek itu seluruhnya didanai oleh KAI. Adhi Karya diwajibkan untuk melakukan investasi dalam pembangunan depo dan stasiun LRT.
"Untuk operasional nanti itu KAI. Kami memang investasi di depo dan stasiunnya Rp 4,2 triliun. Tapi pengoperasiannya sepenuhnya KAI. Kami kerjasama saja," terang Budi.
Sebelumnya Kontraktor swasta nasional tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) jumlahnya menyusut tajam. Dari mulanya sekitar 70 ribu hingga 80 ribu anggota, kini hanya sekitar 35 ribu anggota.
Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rahmadi mengatakan, jumlah anggota mengalami penyusutan tajam terutama sejak adanya proyek strategis nasional (PSN).
"Di era Pak Jokowi masuknya PSN, semua penugasan, ini kan penugasan semua," kata dia kepada detikFinance.
Proyek-proyek tersebut, kata dia, bernilai besar. Sehingga, proyek-proyek ini digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (das/zlf)
