.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menargetkan pembebasan lahan depo LRT Jabodebek selesai pada Maret nanti. Rencananya, bakal ada 239 keluarga yang menerima ganti rugi.
Hal itu disebutkan dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sore ini.
Menurut Direktur Jenderal Pengadaan Tanah ATR Arie Yuriwin, penyelesaian masalah tanah selesai pada akhir Februari ini. Sehingga pembebasan tanah dan pembangunan depo dapat dilakukan pada Maret mendatang.
"Akhir bulan Februari selesai itu diinventarisir, identifikasi. Jadi Maret sudah selesai bisa bangun depo, kalau ngaret April lah," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Lebih lanjut, Arie mengungkapkan ada sebanyak 239 kepala keluarga (KK) yang akan diberikan ganti rugi. Namun, prosedur ganti rugi akan memerhatikan perhitungan dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).
"Kurang lebih ada 239 KK. Nah, itu para sebagian besar menolak untuk diinventarisasi identifikasi bakal diselesaikan. Nanti perhitungan ganti rugi besaran dinilai oleh KJPP," ungkap dia.
Untuk diketahui, lahan depo untuk LRT Jabodebek diputuskan berada di Bekasi Timur dan dibangun di atas lahan seluas 10,5 hektar.
(zlf/zlf)
