Pemerintah Klaim Permukiman Kumuh Berkurang 13.000 Hektare

Jakarta - Jumlah kawasan permukiman kumuh berkurang 13.090 hektare (ha) dalam 4 tahun. Penurunan jumlah permukiman kumuh terhitung sejak 2015 hingga 2018 yang diprogramkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program yang dinamakan Kotaku itu mendapat anggaran sebesar Rp 2,8 triliun dalam 4 tahun. Anggaran tersebut dialokasikan melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

"Kalau kita lihat Kotaku itu nanti ada luasan ada juga keluarga. Kotaku itu anggarannya 2015-2016 sampai 2017-2018 cukup besar," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga dalam diskusi di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Lowongan CPNS Dibuka Usai Pilpres, PUPR Butuh 1.000 PNS Baru

Dalam mengurangi permukiman kumuh, Kementerian PUPR membangun jalan sepanjang 1.231.803 meter, drainase 1.241.291 meter dan 4.214 unit, perumahan 2.872 unit, jaringan air minum 176.238 meter dan 9.528 unit, jembatan 5.121 meter.

"Tujuannya menurunkan luas permukiman kumuh, menyediakan infrastruktur permukiman," jelasnya.

Sebagai contoh, kawasan kumuh yang telah dibenahi adalah Kawasan Sungai Musi Kemuning yang sudah hilang kesan kumuhnya.

"Contohnya di Banjarmasin, suatu kawasan di Kemuning, saya kira sangat baik sekali. Kemuning, Kota Banjar Baru, kawasan 46 hektare," sebutnya.

Baca juga: Jokowi Masih Punya PR Bereskan Infrastruktur Air Minum

Pada 2019, rencananya sebanyak 10.530 hektare permukiman kumuh akan dirapikan dengan membangun fasilitas-fasilitas seperti jalan, jaringan air, minum, jembatan, hingga perumahan.

"Apa yang kita siapkan 2019, nah ini 2019 kita lihat program Kotaku ada di 1.193 kelurahan/desa," tambahnya. (hns/hns)