DPR Rapat Bareng Menteri PUPR dan Mendes, Ini Hasilnya

Jakarta - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo.

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 yang berlangsung hingga akhir Maret 2019. Raker dibuka sekitar pukul 13.55 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, alias berlangsung lebih dari 3 jam.

Baca juga: Sri Mulyani Masih Blokir Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,17 T

Rapat kali ini menghasilkan tiga poin kesimpulan yang dibacakan oleh Fary. Seluruh peserta raker setuju dengan kesimpulan yang dibuat. Berikut rinciannya.

1. Komisi V memahami serapan anggaran dalam APBN TA 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan 24 Maret 2019 pada realisasi keuangan sebesar 6,59% dan realisasi fisik sebesar 7,13% dan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi pada realisasi keuangan sebesar 9,05%. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi meningkatkan capaian kinerja dalam APBN TA 2019 sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

Baca juga: Habiskan Rp 7,3 T, Kementerian PUPR Baru Serap Anggaran 6,5%

2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi terhadap program Infrastruktur kerakyatan yang manfaatnya dapat dirasakan Iangsung oleh masyarakat. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi untuk mempercepat realisasi program-program berbasis masyarakat tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk segera melakukan upaya-upaya dalam membuka blokir anggaran antara lain dengan melengkapi dokumen/data dukung dan melakukan percepatan loan register/Ioan yang belum efektif. (hns/hns)