Kamis, 04 Apr 2019 17:06 WIB
Rizal Ramli Beberkan 3 Trauma di Balik Proyek Infrastruktur Jokowi
Foto: Pradita Rida Pertana/detikcom
Sleman - Masifnya pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ekonom senior, Rizal Ramli menyisakan trauma. Menurutnya ada 3 trauma yang ditinggalkan Presiden ke-7 tersebut.
Rizal mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur harus didukung oleh setiap Pemerintahan karena keberadaan infrastruktur diperlukan untuk menunjang perekonomian Negara. Terlebih, infrastruktur di Indonesia saat ini masih tertinggal.
"Pak Jokowi betul, bangun infrastruktur all out ya, saking all outnya kunjungin proyek sampe 8 kali kayak mandor. Tapi hal itu meninggalkan trauma 3 biji, trauma 3 O, yaitu Over Supply, Over Price dan Over Borrow," ujarnya saat ditemui wartawan di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Kamis (4/4/2019).
Lanjut pria berkacamata ini, over supply adalah pengeluaran yang dianggap berlebihan terhadap suatu hal. Seperti halnya rencana meningkatkan pasokan listrik hingga 35 ribu mega watt, padahal jika terealisasi hanya akan merugikan PLN.
"Listrik katanya dulu rencananya 35 ribu mega watt, saya bilang nggak mungkin. Padahal 16 ribu (mega watt) aja sudah bagus, karena kalau sampai 35 ribu mega watt PLN akan rugi, ruginya karena harus bayar subsidi US$ 10,5 juta kepada swasta setiap tahun," ucapnya.
Lebih lanjut, untuk over price sendiri, Rizal mengambil contoh pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Menurutnya, BUMN terkesan memahalkan setiap biaya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
"Kedua adalah over price, karena yang ngerjakan BUMN. Terutama untuk jalan tol ya, BUMN ini biasa mark up atau memahalkan biaya, paling nggak 30 sampai 50%," ujarnya.
"Ketiga adalah over borrow, karena BUMN memang nggak punya uang, sebagian disubsidi dari APBN dan BUMN sendiri harus meminjam. Kalau dilihat balance sheetnya BUMN, utangnya naiknya tinggi sekali, dan kemampuan untuk dapat revenuenya sedikit sekali. Jadi return on equity (rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut) dan return on assetnya relatif rendah, dan bisa-bisa bermasalah kalau tidak dibenahi," sambung Rizal.
Karena itu, Rizal menyebut perlu adanya perubahan dalam Pemerintahan mendatang, khususnya terkait masalah pembangunan infrastruktur. Hal itu agar tidak menimbulkan trauma 3 O, bahkan trauma-trauma lainnya.
"Bagaimana caranya supaya di masa mendatang membangun proyek infrastruktur tapi nggak kena 3 O? Prinsipnya APBN hanya untuk membangun jalan negara yang gratis, seperti jalan Provinsi dan jalan Kabupaten," katanya.
"Kasih swasta saja (untuk pembangunan jalan tol), kita kasih internal right of return 11%, kita bantu bebaskan tanah. Karen uang APBN hanya untuk jalan Negara yang gratis seperti jalan Provinsi dan Kabupaten," imbuh Rizal.
Selain itu, Rizal menambahkan contoh penggunaan APBN yang salah adalah digunakan untuk membangun jalan tol seperti tol Pantai Utara (Pantura). Menurutnya, hal itu hanya akan menambah masalah negara dan menimbulkan rugi miliaran.
"Tapi untuk jalan komersil seperti tol berbayar jangan pakai uang APBN dong, itu menimbulkan masalah seperti hari ini. Misal jalan tol pantai utara, rugi setiap tahun Rp 300 miliar, sehari kan semiliar itu, coba sampai 10 tahun," ujarnya.
"Kedua, jalan di Palembang monorel, rugi sebulan Rp 9 Miliar. Jadi di masa Prabowo nanti tidak boleh lagi uang APBN untuk membangun jalan tol berbayar," sambung Rizal.
Selaras pertumbuhan
Rizal menuturkan, ia sempat membahas untung rugi dari pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN, namun kubu capres-cawapres nomor urut 01 yang diwakili Eva Kusuma Sundari dan Inas Nasrullah Zubir menyebut masalah untung rugi tidak perlu dipermasalahkan selama hal itu bertujuan menyejahterakan rakyat.
Lanjut Rizal, tanggapan dari dua anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu tidak cerdas. Apalagi keduanya menggunakan analogi bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia sama dengan di Tiongkok.
"Itu retorika yang tidak cerdas, dia (kubu 01) bandingkan sama Cina, ngawur berat, Cina itu pertumbuhan ekonominya 12 persen selama 25 tahun. Jadi kalau dia (Tiongkok? bangun infrastruktur jor-joran nggak ada masalah karena (pertumbuhan) ekonominya kan 12 persen, pasti akhirnya uangnya balik, invesmentnya," ujarnya.
Menurut Rizal, hal tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum menyentuh angka 10% setiap tahunnya. Karena itu, Rizal menginginkan pembangunan infrastruktur menyesuaikan perekonomian Negara.
"Lha ini ekonomi (pertumbuhan ekonomi Indonesia) bisanya cuma 5 persen, mandek di 5 persen mau bangun (infrastruktur) jor-joran, akhirnya (pakai) uang negara, jangan dong," katanya.
"Akhirnya seperti jalan tol Pantura aja, rugi Rp 300 Miliar setahun. Terus yang lewat jalan tol kebanyakan mobil pribadi kan, dan yang truk malah lewat jalan biasa, masak (yang mobil pribadi) disubsidi Rp 1 miliar setiap hari selama 10 tahun," imbuh Rizal. (hns/hns)
Rizal mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur harus didukung oleh setiap Pemerintahan karena keberadaan infrastruktur diperlukan untuk menunjang perekonomian Negara. Terlebih, infrastruktur di Indonesia saat ini masih tertinggal.
"Pak Jokowi betul, bangun infrastruktur all out ya, saking all outnya kunjungin proyek sampe 8 kali kayak mandor. Tapi hal itu meninggalkan trauma 3 biji, trauma 3 O, yaitu Over Supply, Over Price dan Over Borrow," ujarnya saat ditemui wartawan di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Kamis (4/4/2019).
Lanjut pria berkacamata ini, over supply adalah pengeluaran yang dianggap berlebihan terhadap suatu hal. Seperti halnya rencana meningkatkan pasokan listrik hingga 35 ribu mega watt, padahal jika terealisasi hanya akan merugikan PLN.
"Listrik katanya dulu rencananya 35 ribu mega watt, saya bilang nggak mungkin. Padahal 16 ribu (mega watt) aja sudah bagus, karena kalau sampai 35 ribu mega watt PLN akan rugi, ruginya karena harus bayar subsidi US$ 10,5 juta kepada swasta setiap tahun," ucapnya.
Lebih lanjut, untuk over price sendiri, Rizal mengambil contoh pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Menurutnya, BUMN terkesan memahalkan setiap biaya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
"Kedua adalah over price, karena yang ngerjakan BUMN. Terutama untuk jalan tol ya, BUMN ini biasa mark up atau memahalkan biaya, paling nggak 30 sampai 50%," ujarnya.
"Ketiga adalah over borrow, karena BUMN memang nggak punya uang, sebagian disubsidi dari APBN dan BUMN sendiri harus meminjam. Kalau dilihat balance sheetnya BUMN, utangnya naiknya tinggi sekali, dan kemampuan untuk dapat revenuenya sedikit sekali. Jadi return on equity (rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut) dan return on assetnya relatif rendah, dan bisa-bisa bermasalah kalau tidak dibenahi," sambung Rizal.
Karena itu, Rizal menyebut perlu adanya perubahan dalam Pemerintahan mendatang, khususnya terkait masalah pembangunan infrastruktur. Hal itu agar tidak menimbulkan trauma 3 O, bahkan trauma-trauma lainnya.
"Bagaimana caranya supaya di masa mendatang membangun proyek infrastruktur tapi nggak kena 3 O? Prinsipnya APBN hanya untuk membangun jalan negara yang gratis, seperti jalan Provinsi dan jalan Kabupaten," katanya.
"Kasih swasta saja (untuk pembangunan jalan tol), kita kasih internal right of return 11%, kita bantu bebaskan tanah. Karen uang APBN hanya untuk jalan Negara yang gratis seperti jalan Provinsi dan Kabupaten," imbuh Rizal.
Selain itu, Rizal menambahkan contoh penggunaan APBN yang salah adalah digunakan untuk membangun jalan tol seperti tol Pantai Utara (Pantura). Menurutnya, hal itu hanya akan menambah masalah negara dan menimbulkan rugi miliaran.
"Tapi untuk jalan komersil seperti tol berbayar jangan pakai uang APBN dong, itu menimbulkan masalah seperti hari ini. Misal jalan tol pantai utara, rugi setiap tahun Rp 300 miliar, sehari kan semiliar itu, coba sampai 10 tahun," ujarnya.
"Kedua, jalan di Palembang monorel, rugi sebulan Rp 9 Miliar. Jadi di masa Prabowo nanti tidak boleh lagi uang APBN untuk membangun jalan tol berbayar," sambung Rizal.
Selaras pertumbuhan
Rizal menuturkan, ia sempat membahas untung rugi dari pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN, namun kubu capres-cawapres nomor urut 01 yang diwakili Eva Kusuma Sundari dan Inas Nasrullah Zubir menyebut masalah untung rugi tidak perlu dipermasalahkan selama hal itu bertujuan menyejahterakan rakyat.
Lanjut Rizal, tanggapan dari dua anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu tidak cerdas. Apalagi keduanya menggunakan analogi bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia sama dengan di Tiongkok.
"Itu retorika yang tidak cerdas, dia (kubu 01) bandingkan sama Cina, ngawur berat, Cina itu pertumbuhan ekonominya 12 persen selama 25 tahun. Jadi kalau dia (Tiongkok? bangun infrastruktur jor-joran nggak ada masalah karena (pertumbuhan) ekonominya kan 12 persen, pasti akhirnya uangnya balik, invesmentnya," ujarnya.
Menurut Rizal, hal tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum menyentuh angka 10% setiap tahunnya. Karena itu, Rizal menginginkan pembangunan infrastruktur menyesuaikan perekonomian Negara.
"Lha ini ekonomi (pertumbuhan ekonomi Indonesia) bisanya cuma 5 persen, mandek di 5 persen mau bangun (infrastruktur) jor-joran, akhirnya (pakai) uang negara, jangan dong," katanya.
"Akhirnya seperti jalan tol Pantura aja, rugi Rp 300 Miliar setahun. Terus yang lewat jalan tol kebanyakan mobil pribadi kan, dan yang truk malah lewat jalan biasa, masak (yang mobil pribadi) disubsidi Rp 1 miliar setiap hari selama 10 tahun," imbuh Rizal. (hns/hns)
