Senin, 29 Apr 2019 12:00 WIB
Penjelasan Sri Mulyani soal BUMN Dominasi Proyek Infrastruktur
Foto: Agung Pambudhy
FOKUS BERITA
Sri Mulyani, Antara 2 Presiden
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan BUMN menjadi begitu dominan pada proyek infrastruktur yang diinisiasi pemerintah.
Menurut Sri Mulyani, dominannya perusahaan pelat merah pada proyek infrastruktur era Presiden Jokowi karena mampu menerima risiko-risiko saat melanjutkan proyek-proyek mangkrak di tahun-tahun sebelumnya.
"Dulu proyek infrastruktur yang coba didorong oleh presiden Jokowi pada awal memimpin dalam kondisi banyak yang mati suri atau stagnan atau mangkrak, atau ada investor yang sudah menang tetapi tidak melakukan," kata Sri Mulyani saat Blak-blakan dengan Detikcom, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Banyaknya proyek yang mangkrak, kata Sri Mulyani dilandasi alasan yang begitu banyak, salah satunya, kesulitan modal.
"Sehingga waktu itu presiden meminta itu supaya diselesaikan dan caranya BUMN yang harus mengambil risiko semunya, itu lah yang menimbulkan persepsi BUMN sangat dominan," ujar dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan menerima semua masukan, khususnya agar pengusaha atau kontraktor swasta pun dapat terlibat dalam proyek infrstruktur yang digagas pemerintah.
"Makanya ada public private partnership (PPP) atau pihak swasta dilibatkan, bahkan ada aturan di bawah Rp 500 miliar BUMN tidak boleh ikut," kata dia.
"Presiden melakukan instruksi mengkoreksi dan Menteri BUMN membuat policy agar BUMN tidak mendominasi di seluruh sektor," tambahnya. (hek/zlf)
Menurut Sri Mulyani, dominannya perusahaan pelat merah pada proyek infrastruktur era Presiden Jokowi karena mampu menerima risiko-risiko saat melanjutkan proyek-proyek mangkrak di tahun-tahun sebelumnya.
"Dulu proyek infrastruktur yang coba didorong oleh presiden Jokowi pada awal memimpin dalam kondisi banyak yang mati suri atau stagnan atau mangkrak, atau ada investor yang sudah menang tetapi tidak melakukan," kata Sri Mulyani saat Blak-blakan dengan Detikcom, Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Sehingga waktu itu presiden meminta itu supaya diselesaikan dan caranya BUMN yang harus mengambil risiko semunya, itu lah yang menimbulkan persepsi BUMN sangat dominan," ujar dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan menerima semua masukan, khususnya agar pengusaha atau kontraktor swasta pun dapat terlibat dalam proyek infrstruktur yang digagas pemerintah.
"Makanya ada public private partnership (PPP) atau pihak swasta dilibatkan, bahkan ada aturan di bawah Rp 500 miliar BUMN tidak boleh ikut," kata dia.
"Presiden melakukan instruksi mengkoreksi dan Menteri BUMN membuat policy agar BUMN tidak mendominasi di seluruh sektor," tambahnya. (hek/zlf)
FOKUS BERITA
Sri Mulyani, Antara 2 Presiden
