Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Masuk Proyek Strategis Anies

Kegiatan pulau reklamasi/Foto: Pradita Utama

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadikan pulau reklamasi di Teluk Jakarta sebagai salah satu dari 73 kegiatan strategis di pemerintahannya. Kebijakan itu tercantum dalam poin 53 Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1107 tahun 2019 tentang Daftar Kegiatan Strategis

Poin 53 tentang pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi.

Anies, berdasarkan catatan detikcom telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 1772 bangunan di Pantai Maju (Pulau D), pulau hasil reklamasi. Hal itu pun memicu kontroversi. Dia dinilai mengingkari janjinya semasa kampanye untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

Saat kampanye Anies tak cuma berjanji akan menghentikan reklamasi tapi juga memanfaatkan pulau reklamasi yang sudah terbentuk untuk kepentingan masyarakat Jakarta secara luas.

Pada 4 Juni 2018, Anies membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hasil audit oleh Badan ini, 26 September 2018 Pemerintahan Provinsi DKI mencabut 13 izin proyek reklamasi dari sejumlah pengembang karena tidak melaksanakan kewajibannya. Sejak itu proyek reklamasi dihentikan.

Sementara terhadap empat pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi, Anies mengatakan akan dimanfaatkan untuk masyarakat Jakarta.

Terkait IMB yang diterbitkan, Anies menyatakan ada peraturan dan perjanjian antara Pemprov DKI dengan pengembang yang dibuat sebelum dia menjabat.

Pada 25 Oktober 2016 terbit Pergub Nomor 206 tahun 2016. Pergub itu mengatur soal tata ruang dan tata wilayah di Pantai Maju. Setelah itu lahir Perjanjian Kerjasama antara pengembang dengan Pemprov DKI pada 11 Agustus 2017, 2 dan 5 Oktober 2017.

Pada 24 Agustus 2017, Pemprov DKI di bawah kendali Gubernur Djarot Saiful Hidayat menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pantai Maju, sehari kemudian keluar Hak Guna Bangunan (HGB). Salah satu klausul dalam perjanjian kerjasama itu adalah setelah pengembang melaksanakan semua kewajiban, Pemprov wajib mengeluarkan IMB.

Menyikapi pihak yang menolak kebijakannya, Anies menilai Pemprov DKI Jakarta sudah berpegang pada aturan. Itulah yang katanya menjadi dasar dari kebijakan, termasuk IMB di pulau reklamasi.