Jumat, 19 Jul 2019 15:25 WIB
Soal 'Tol Laut' Bekasi-Banten, BPJT: Kita Belum Terima Dokumennya
Ilustrasi/Foto: Pool/Kementerian PUPR
Jakarta - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka peluang dibangunnya tol di atas laut. Persisnya adalah tol di atas laut yang menghubungkan Bekasi-Banten.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan pihaknya belum menerima usulan tersebut secara langsung. Pihaknya pun menyerahkan wewenang tersebut ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Sekarang kita belum terima dokumentasinya. Jadi kita menunggu saja dari pak menteri (Menteri PUPR) bagaimana yang menjadi tugas dari BPJT untuk melaksanakan. Tapi sampai hari ini saya belum menerima secara langsung," kata dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Menurut dia, kemungkinan wacana tersebut masih dibahas oleh Ditjen SDA dan Ditjen Bina Marga.
"Sampai hari ini belum masuk ke tempat saya. Jadi kalau sudah masuk ke tempat saya kan berarti sudah definitif, tapi sekarang mungkin baru dibahas antara SDA dengan Bina Marga," tambahnya.
Wacana pembangunan tol atas laut tersebut muncul dari rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II. Pembangunan tanggul laut raksasa dilakukan dengan Korea Selatan dan Belanda.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan dibuka kemungkinan pembangunan tol di utara Jakarta. Tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut.
Mengutip data KPPIP, fase ini adalah bagian dari pengembangan jangka panjang di sisi timur teluk Jakarta tersebut. Caranya dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat dihentikan. Dalam pelaksanaannya, akan disediakan bagian tanggul timur dengan jalan tol akses menuju Bekasi untuk mengurangi dampak atas penutupan ini
"Dari dinamikanya dalam pembangunan mungkin bukan tanggul, tapi tol. Tol yang nantinya apabila diperlukan nanti akan menjadi tanggul laut," kata Hari di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
(eds/eds)
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan pihaknya belum menerima usulan tersebut secara langsung. Pihaknya pun menyerahkan wewenang tersebut ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Sekarang kita belum terima dokumentasinya. Jadi kita menunggu saja dari pak menteri (Menteri PUPR) bagaimana yang menjadi tugas dari BPJT untuk melaksanakan. Tapi sampai hari ini saya belum menerima secara langsung," kata dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
"Sampai hari ini belum masuk ke tempat saya. Jadi kalau sudah masuk ke tempat saya kan berarti sudah definitif, tapi sekarang mungkin baru dibahas antara SDA dengan Bina Marga," tambahnya.
Baca juga: Bekasi-Banten Mau Dibangun Tol di Atas Laut |
Wacana pembangunan tol atas laut tersebut muncul dari rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II. Pembangunan tanggul laut raksasa dilakukan dengan Korea Selatan dan Belanda.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan dibuka kemungkinan pembangunan tol di utara Jakarta. Tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut.
Mengutip data KPPIP, fase ini adalah bagian dari pengembangan jangka panjang di sisi timur teluk Jakarta tersebut. Caranya dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat dihentikan. Dalam pelaksanaannya, akan disediakan bagian tanggul timur dengan jalan tol akses menuju Bekasi untuk mengurangi dampak atas penutupan ini
"Dari dinamikanya dalam pembangunan mungkin bukan tanggul, tapi tol. Tol yang nantinya apabila diperlukan nanti akan menjadi tanggul laut," kata Hari di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
