Menteri PUPR Belum Terima Usulan Tol Bekasi-Banten di Atas Laut

Jakarta - Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR membuka kemungkinan pembangunan tol sebagai tanggul laut di utara Jakarta. Tol ini adalah kelanjutan dari pembangunan tanggul laut yang menjadi bagian dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini belum menerima usulan tersebut dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Dia bilang, wacana tersebut akan disampaikan terlebih dahulu ke BPJT sebelum disampaikan kepadanya.

"Dulu memang idenya supaya dia lebih bermanfaat itu jadi jalan tanggulnya. Tapi belum tahu jadi jalan apa," katanya saat ditemui di sela acara IDF 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2019).

Baca juga: Soal 'Tol Laut' Bekasi-Banten, BPJT: Kita Belum Terima Dokumennya

Mengutip data KPPIP, fase ini adalah bagian dari pengembangan jangka panjang di sisi timur teluk Jakarta tersebut. Caranya dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat dihentikan. Dalam pelaksanaannya, direncanakan pada bagian tanggul timur sebagai jalan tol akses menuju Bekasi untuk mengurangi dampak atas penutupan ini.

"Belum saya baca. Minimal kalau beliau sudah kasih saya, belum saya baca. Dan belum ada pembahasan di BPJT dan Bina Marga," ungkapnya.

Baca juga: Bekasi-Banten Mau Dibangun Tol di Atas Laut

Sebelumnya diketahui Dirjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan dibuka kemungkinan pembangunan tol di utara Jakarta. Tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut. Tol tersebut dikatakan bakal membentang dari Bekasi hingga Banten.

"Kajiannya kan sekarang sudah disepakati, sudah dilaporkan pak Menteri (PUPR) ke Menko (Perekonomian), seperti yang saya sampaikan barusan kerangkanya seperti itu. Kalau Beliau setuju ya kita lanjutkan. Berapa berapanya ya nanti," katanya Jumat (12/7) lalu.


(eds/ara)